Sawit Indonesia di Persimpangan, Antara Kepentingan Global Dan Nasib Petani Kecil

Oleh : Cholbi Nabila, Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

KELAPA sawit bukan sekadar tanaman. Ia adalah tulang punggung devisa negara, sumber nafkah jutaan keluarga petani, dan kini secara bersamaan menjadi medan pertempuran geopolitik pangan dan energi global. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor minyak sawit Indonesia sepanjang 2025 mencapai 32,34 juta ton senilai US$ 35,87 miliar atau sekitar Rp590 triliun, melonjak 29,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya (GAPKI, 2026). Angka ini bukan main-main sawit telah menjadi salah satu komoditas paling strategis yang dimiliki bangsa ini.

Namun di balik gemerlap angka ekspor tersebut, tersimpan paradoks yang menyayat: industri yang menghasilkan hampir Rp600 triliun devisa per tahun ini justru membiarkan jutaan petani kecilnya hidup dalam ketidakpastian. Di tahun 2026, ketika dunia semakin memperketat regulasi keberlanjutan dan Indonesia sendiri tengah mendorong kebijakan biodiesel B50, sawit Indonesia berdiri di persimpangan paling kritis dalam sejarahnya. "Pertanyaannya bukan lagi soal berapa juta ton yang kita ekspor melainkan: kebijakan sawit ini untuk siapa?"

Data GAPKI (2026) mencatat produksi CPO nasional pada 2025 mencapai 51,66 juta ton, naik 7,26 persen dari tahun sebelumnya. Produk sawit Indonesia kini telah diekspor ke sekitar 177 negara, dengan pasar terbesar di Afrika, Tiongkok, India, dan kawasan Asia Selatan. Angka-angka ini kerap dijadikan bukti keberhasilan kebijakan sawit nasional.

Akan tetapi, keberhasilan ekspor tersebut tidak merata dinikmati seluruh pelaku industri. Petani kecil yang menurut data SMERU Research Institute menyumbang lebih dari 34 persen total produksi CPO nasional justru menjadi kelompok paling rentan. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF, 2025) mencatat bahwa mayoritas petani kecil bekerja secara individu tanpa tergabung dalam koperasi, sehingga sulit mengakses pembiayaan, pendampingan teknis, dan sertifikasi keberlanjutan. Lebih memprihatinkan, sekitar 62 persen lahan petani kecil berada di dalam kawasan hutan, yang secara hukum menghalangi mereka dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) maupun akses dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di kalangan petani kecil baru mencapai 1 persen angka yang mencerminkan betapa jauh jarak antara kebijakan dan realitas lapangan (INDEF, 2025).

Kondisi ini bukan lahir dalam semalam. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS, 2024) mencatat bahwa sekitar 35 persen perusahaan perkebunan tidak memenuhi kewajiban membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari luas konsesi padahal kewajiban itu sudah diatur dalam regulasi pemerintah. Akibatnya, petani mandiri skala kecil kehilangan pendapatan hingga 30 persen setiap bulan akibat rantai pasok yang dikuasai tengkulak. Kejayaan sawit dalam angka ekspor adalah kejayaan yang dinikmati secara tidak proporsional oleh segelintir korporasi besar.

Tekanan terhadap sawit Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri. Uni Eropa, melalui European Union Deforestation Regulation (EUDR), mewajibkan seluruh produk yang masuk ke pasarnya termasuk minyak sawit, karet, kopi, dan kayu membuktikan bahwa produk tersebut bebas dari deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020. Meski sempat ditunda hingga Januari 2027, regulasi ini telah dan akan terus menciptakan ketidakpastian bagi seluruh rantai pasok sawit Indonesia (EUDR Update, 2025).

Di permukaan, EUDR tampil sebagai regulasi lingkungan yang mulia. Namun, banyak analis dan asosiasi petani mencium aroma proteksionisme di baliknya. INDEF (2025) memproyeksikan bahwa tanpa adaptasi serius, petani sawit kecil yang menguasai 41 persen lahan akan terpinggirkan dari rantai pasok global, memperlemah daya saing Indonesia dibandingkan Malaysia. Sementara itu, sebagaimana dilaporkan GAPKI (2025), Amerika Serikat secara bersamaan memperbesar penggunaan soybean oil untuk biodiesel domestiknya di bawah narasi "America First" sebuah kebijakan proteksionis yang nyata namun tidak mendapat tekanan serupa dari Eropa.

Ironi terbesar EUDR terletak pada sasarannya yang meleset. SPKS (2024) menegaskan bahwa deforestasi berskala besar justru lebih banyak dilakukan oleh perkebunan korporasi, bukan petani kecil. Namun karena persoalan legalitas lahan, keterlacakan (traceability), dan kapasitas sertifikasi yang terbatas, petani kecil lah yang paling rentan menanggung sanksi regulasi tersebut. EUDR, alih-alih menjadi instrumen keadilan lingkungan, berpotensi menjadi mekanisme yang justru mengonsolidasikan kekuasaan pasar di tangan korporasi besar yang sudah mampu memenuhi persyaratan teknis regulasi tersebut.

Di tengah tekanan eksternal tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis yang patut diapresiasi: mendorong implementasi kebijakan biodiesel berbasis sawit. Indonesia saat ini menerapkan mandatori B40 (40 persen campuran biodiesel sawit), dan pemerintah berencana meningkatkannya menjadi B50 pada paruh kedua 2026. Untuk mendukung ini, alokasi biodiesel sawit telah ditetapkan sebesar 15,65 juta kiloliter pada tahun 2026 (Kementerian ESDM, 2025).

Kebijakan B50 adalah gerak politik yang cerdas secara geoekonomi: mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil, menyerap kelebihan produksi CPO domestik, sekaligus membangun argumen bahwa sawit adalah komoditas energi berdaulat, bukan sekadar komoditas pangan yang tunduk pada tekanan pasar global. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI, 2025) memperkirakan implementasi penuh B50 akan membutuhkan hingga 19 juta kiloliter biodiesel per tahun sebuah pasar domestik raksasa yang bisa menjadi bantalan bagi fluktuasi harga ekspor. Namun, kebijakan ini menyimpan risiko struktural yang belum cukup diantisipasi. Tanpa mekanisme afirmatif yang jelas, keuntungan program B50 berpotensi hanya mengalir ke perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki kapasitas refinery, jaringan distribusi, dan modal kerja memadai. Petani kecil, yang selama ini sudah termarjinalkan dari rantai nilai sawit, dapat kembali menjadi penonton dalam ekspansi pasar energi terbarukan ini.

Tantangan 2026 menuntut reformasi kebijakan sawit yang lebih dari sekadar defensif terhadap regulasi global atau ekspansif dalam angka produksi. Indonesia membutuhkan politik sawit yang berkeadilan  yang menempatkan petani kecil sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek statistik. Pertama, legalisasi dan kepastian lahan petani kecil harus dipercepat. Selama 62 % lahan mereka masih berstatus kawasan hutan, akses terhadap program negara seperti PSR dan BPDPKS akan terus terhalang. Tanpa legalitas lahan, tidak ada sertifikasi, dan tanpa sertifikasi, tidak ada akses pasar global di era EUDR.

Kedua, program B50 harus disertai kebijakan afirmatif bagi petani kecil, misalnya melalui koperasi yang mendapat akses pembelian langsung oleh BUMN, subsidi sertifikasi ISPO, dan pendampingan teknis intensif. Ketiga, pemerintah perlu mempertegas diplomasi sawit bukan hanya dengan menolak EUDR secara retorik, tetapi dengan menunjukkan bukti nyata perbaikan tata kelola yang berpihak pada petani kecil dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan. Sebagaimana digarisbawahi IPOSS (2026), masa depan sawit Indonesia tidak lagi bisa bertumpu pada logika business as usual. Transformasi berbasis produktivitas, tata kelola yang transparan, dan keberlanjutan yang inklusif adalah satu-satunya jalan agar sawit tetap menjadi kebanggaan nasional bukan sekadar mesin devisa yang menggilas mereka yang paling lemah di rantai produksinya.

Sawit Indonesia sedang berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, tekanan regulasi global seperti EUDR memaksa kita membuktikan komitmen keberlanjutan. Di sisi lain, agenda energi biodiesel B50 membuka peluang kedaulatan energi yang belum pernah ada sebelumnya. Di tengah keduanya, ada jutaan petani kecil yang selama ini hanya dilibatkan dalam narasi, namun ditinggalkan dalam kebijakan.

Legitimasi politik sawit Indonesia tidak ditentukan oleh berapa miliar dolar yang kita ekspor. Legitimasinya ditentukan oleh seberapa adil kita membagi hasil dari komoditas yang tumbuh di atas tanah dan keringat jutaan petani itu. Jika tidak, maka kejayaan sawit hanyalah kemegahan yang dibangun di atas ketidakadilan struktural yang semakin dalam.

(*/E0)