Baca tanpa iklan
BANGKAPOS.COM-Polemik uang sumbangan Rp 2 Triliun yang dijanjikan anak Akidi Tio menjadi sorotan berbagai pihak.
Apalagi uang tersebut hingga saat ini tak kunjung cair.
Berkaitan dengan kisruh sumbangan 2 triliun tersebut, Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meminta sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio dihentikan saja dan tak perlu diperpanjang.
Ia menyebutkan bahwa kejadian ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia karena sudah ada kejadian serupa sebelumnya.
Kala itu, JK pun sempat menghentikan satu di antara kasus di masa silam yang menyebut utang Indonesia bisa dilunasi oleh temuan ribuan ton emas.
Baca juga: Bisa Dapat Gaji hingga Rp 140 Juta/Bulan, Yuk Ikutan Jadi Kreator YouTube Shorts, Ini Caranya
Untuk itu, dari pelajaran kasus sebelumnya, JK meminta agar sumbangan Rp 2 triliun ini dihentikan.
"Saya kira ini tidak perlu diperpanjang, dihentikan saja bahwa ini menipu seluruh bangsa," kata JK, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Rabu (4/8/2021).
JK menilai, sumbangan yang awalnya hendak diberikan secara pribadi kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, sudah tidak masuk akal.
"Jadi semuanya tidak masuk akal. Tidak ada logikanya menyumbang pribadi lewat Kapolda, yang menerima salah, yang memberi juga salah," jelas JK.
Baca juga: Gabrielly Meregang Nyawa saat Berhubungan Suami Istri di Mobil, Terungkap Ini Penyebab Kematiannya
Menurutnya, secara logika, ketika ada yang hendak menyumbang sebanyak Rp 2 triliun, paling tidak harus memiliki harta Rp 10 triliun.
Pasalnya, tidak mungkin seseorang menyumbangkan seluruh hartanya, tanpa tersisa.
Baca juga: Olahraga Bareng, Maria Vania Bagikan Tips ini untuk Sule dan Rigen, Bisa Kencangkan Otot
"Kalau ada yang mau nyumbang Rp 2 triliun, setidaknya dia punya uang Rp 10 triliun, tidak mungkin semua hartanya disumbangkan."
"Itu juga tidak masuk akal, ini masalah akal sehat saja bahwa kita percaya orang yang menipu-nipu seperti itu," ujarnya.
Kemudian, JK pun menceritakan kasus lama terkait isu temuan emas yang bisa membayar seluruh utang Indonesia.
Adapun, isu tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar.