Suharso tidak membocorkan berapa besaran kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri maupun waktu penerapannya. Yang jelas, kenaikan gaji ini akan diumumkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

"(Kenaikan gaji) itu biar diumumkan bapak presiden terpilih Prabowo," kata Suharso saat dikonfirmasi setelah acara.

Suharso menjelaskan RAPBN 2025 akan difokuskan pada pelaksanaan program-program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu prioritas utama adalah kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan rencana kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri pada 2025 akan diumumkan oleh presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengatakan wacana kenaikan gaji yang tertuang di APBN 2025 itu nantinya merupakan hasil kesepakatan antara presiden saat ini, yaitu Jokowi dengan presiden terpilih Prabowo.

“Nanti juga presiden (Prabowo) terpilih akan menyampaikan ya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2024), dikutip dari  melalui akun YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Anggaran Belanja Pegawai 2025 Naik Signifikan

Rencana kenaikan gaji TNI dan Polri termasuk ASN pada 2025 juga tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.

Satu di antara poin di dalam KEM-PPKF adalah restrukturisasi belanja pegawai merupakan salah satu arah kebijakan fiskal untuk pemenuhan belanja pegawai.

Sebagai informasi, dalam dokumen KEM-PPKF 2025 disebutkan, secara umum kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas.

Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.

Kemudian, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN.

Selanjutnya, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

Terakhir, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Rencana kenaikan belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) dan non KL K/L tahun depan tertuang dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025.