BANGKAPOS.COM - Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mulai dimulai di sejumlah daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Namun, baru saja dimulai diketahui sebanyak 29 siswa mundur dari dua Sekolah Rakyat di DIY sejak awal Juli 2025.
padahal Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menekankan pentingnya kesepakatan antara anak dan orang tua sebelum memutuskan masuk Sekolah Rakyat (SR).
Baca juga: Pemkab Bangka Tengah Siapkan 10 Hektar Lahan Eks PT Koba Tin untuk Pembangunan Sekolah Rakyat
Sistem sekolah berbasis asrama memerlukan kesiapan mental dan komitmen dari kedua belah pihak.
Ia menyebut proses adaptasi terhadap lingkungan baru menjadi tantangan utama yang tidak bisa dianggap sepele.
"Jadi semangat orang tua ada, semangat anak harus ada untuk sekolah. Karena kalau nggak, nanti mereka boarding school, orang tuanya yang tidak berkenan, atau anaknya yang tidak mau, nah ini menjadi masalah nanti," ujar Endang saat ditemui, Senin (14/7/2025).
Menurut Endang, sebanyak 26 siswa mengundurkan diri pada tahap awal, disusul tiga siswa berikutnya. Total, ada 29 siswa yang mundur dari dua sekolah tersebut.
"Pertama ada 26, lalu menyusul 3. Total 29 di dua SR," ungkapnya.
Endang menyebut, alasan utama pengunduran diri adalah karena siswa masih ingin bersekolah di sekolah reguler dan tidak siap meninggalkan teman sebaya.
Endang menjelaskan mundurnya 29 siswa dari SR dengan berbagai macam alasan ada yang masih ingin bersekolah di sekolah reguler, ada juga yang beralasan tidak mau meninggalkan teman-teman sepantaran.
"Masih kepengen di sekolah umum, Kedua alasannya saya nggak bisa main nanti. Alasannya, saya nggak bisa main dengan teman-teman, nah ini perlu masyarakat diedukasi memang," kata dia.
Menurutnya tidak mudah untuk memindah anak dari lingkungan lama ke lingkungan baru apalagi lingkungan baru di SR ini merupakan asrama.
Lanjut dia, dalam melakukan perekrutan siswa ini perlu adanya kesepakatan bersama antara siswa dan orang tua.
"Jadi semangat orang tua ada, semangat anak harus ada untuk sekolah. Karena kalau nggak, nanti mereka boarding school, orang tuanya yang tidak berkenan, atau anaknya yang tidak mau, nah ini menjadi masalah nanti," bebernya.
Baca juga: Bupati Algafry Harapkan Sekolah Rakyat di Bangka Tengah Bisa Dibangun pada 2026