TKD Dipangkas, Elvi Diana Harap Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan Tetap Diprioritaskan

"Pemangkasan TKD akan berdampak langsung, terhadap kapasitas fiskal daerah. Dengan PAD kita yang masih terbatas, maka tanggung jawab pembiayaan pembangunan menjadi semakin berat," tuturnya.

‎Pada 2025 porsi TKD mencapai 58,8 persen dari total pendapatan daerah, sementara PAD hanya 41,2 persen.

Namun pada 2026, kontribusi TKD justru meningkat menjadi 61,5 persen dan PAD turun ke 38,5 persen.

‎"Dengan penurunan ini, kami harus melakukan refocusing anggaran dan memperketat prioritas pembangunan. Tentunya program yang sifatnya strategis dan menyentuh langsung masyarakat, akan tetap dijaga," bebernya.

Haris pun berharap Pemerintah Pusat memberikan kebijakan transisi yang bertahap dan terukur, agar daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan diri.

Pihaknya juga mendorong adanya dukungan kebijakan penguatan PAD, serta pengembalian Dana Insentif Daerah (DID) bagi Provinsi dengan kinerja keuangan baik.

‎"Kami berharap kebijakan pusat, untuk memperhatikan kondisi daerah. Pemangkasan boleh dilakukan, tapi harus diimbangi dengan dukungan untuk memperkuat PAD, agar pembangunan tidak stagnan," ungkapnya.(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).