Banjir dan Pariwisata Bali

Oleh: Ridho Ilahi - Statistisi BPS

PROVINSI Bali saat ini jadi sorotan. Banjir kembali melanda kawasan wisata di Kuta, Jimbaran, hingga Denpasar Selatan pada 10 September 2025. Ketidakmampuan drainase menampung limpasan air berdampak banjir. Jalan-jalan tergenang dan aktivitas ekonomi tersendat. Banjir ini cermin rapuhnya fondasi pembangunan yang berfokus pariwisata tetapi abai infrastruktur lingkungan.

Padahal, BPS merilis ekonomi Bali triwulan II 2025 sempat melesat 6,70 persen (qtq) dan 5,95 persen (yoy). Lonjakan 697.107 kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli 2025 mencatat rekor tertinggi sepanjang tahun. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang juga tertinggi secara nasional mencapai 67,75 persen.

Sayang, krisis ekologis mengancam Bali di tengah geliatnya pariwisata. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung tersisa 3 persen dari total 49.500 hektare. Kondisi ini jauh di bawah ambang batas ekologis minimum sebesar 30 persen. 

Alih fungsi lahan menjadi permukiman dan vila sejak 2015 mengubah drastis lanskap DAS sehingga memperbesar risiko banjir dan menggerus kapasitas resapan air. Banjir hanyalah konsekuensi degradasi ekologis. Masifnya alih fungsi lahan menciptakan defisit ekologis yang bertransformasi menjadi defisit ekonomi.

Banjir bukan semata peristiwa hidrometeorologis, melainkan refleksi ketimpangan
pembangunan. Ekonomi Bali tumbuh cepat tetapi rapuh menghadapi bencana. Ketika PDRB melonjak, infrastruktur tata air dan pengelolaan sampah belum siap menopang pertumbuhan.

Pariwisata Bali paling terpukul setiap banjir melanda. Hotel kehilangan tamu, transportasi lumpuh, dan citra destinasi tercoreng.

Model pembangunan Bali masih terjebak dalam logika mass tourism. Utomo (2024) menegaskan ketimpangan wilayah di Bali meningkat akibat wilayah selatan menikmati surplus, sedangkan wilayah utara dan timur masih tertinggal. 

Badung dan Denpasar di wilayah selatan menjadi episentrum pariwisata justru menanggung beban infrastruktur dan tekanan lingkungan. Padatnya jalan-jalan utama, kurangnya drainase, hingga masifnya alih fungsi lahan menjadikan kawasan ini rentan ambruk dihantam cuaca ekstrem. Sebaliknya Buleleng, Karangasem, dan Jembrana di wilayah utara dan timur relatif aman dari banjir, tetapi tertinggal secara ekonomi akibat minimnya investasi dan pembangunan.

Banjir Bali mengingatkan reposisi anggaran daerah karena PAD Bali bergantung retribusi pariwisata. Ketika banjir, pendapatan Bali terguncang sementara kebutuhan belanja publik meningkat. Anjani & Ayuningsasi (2024) menunjukkan kemandirian fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, fiskal Bali harus dialihkan ke infrastruktur drainase dan konservasi sungai. 

Ecotourism Levy dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendanai program iklim. Retribusi wisata harus diikat dengan komitmen penggunaan dana untuk perbaikan tata ruang serta rehabilitasi DAS. Dengan begitu, setiap dolar yang dibelanjakan wisatawan turut memperkuat ketahanan lingkungan Bali.

Selain itu, inflasi Agustus 2025 yang terkendali di level 2,65 persen bisa goyah jika banjir mengacaukan pasokan pangan. Turunnya nilai tukar petani (NTP) ke level 98,95 menjadi bukti belum pulihnya sektor agraris. Banjir kian menekan daya hidup petani dan menambah kerentanan pangan.

Instrumen moneter harus digerakkan untuk menopang sektor riil. Kredit mikro berbunga rendah perlu diprioritaskan bagi UMKM dan petani terdampak banjir.  Subsidi benih, pupuk, dan teknologi irigasi harus diperkuat guna memulihkan fungsi ekologis.

Solusi konkret

Solusi banjir secara komprehensif bisa ditempuh lewat basis data yang kokoh. Di sinilah Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) berperan strategis. SE2026 akan memetakan distribusi spasial usaha, peran sektor formal dan informal, linkage antarwilayah, hingga kapasitas ekonomi menghadapi risiko iklim.