Masa Depan Pariwisata di Era Hidayat Arsani

Oleh: Jonathan Bastanta - Analis Pariwisata Disparbudkepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DI sebuah hotel bintang empat di Kota Pangkalpinang, kursi-kursi di lobi mulai kembali terisi. Rata-rata lama menginap di Bangka Belitung tercatat 1,5 malam pada Juli 2025, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini memang masih rendah dibanding provinsi lain di Sumatra, namun menunjukkan arah pemulihan yang menjanjikan setelah terpukul pandemi. 

Lonjakan kunjungan wisatawan Nusantara hingga hampir 400 ribu perjalanan menandai bahwa minat pada destinasi Kepulauan Bangka Belitung kembali tumbuh. Pertanyaannya, apakah tren ini cukup untuk mengubah wajah pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung?

Data menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah pergerakan wisatawan Nusantara pada Juli 2025 naik 58,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pangkalpinang tetap menjadi magnet utama, mencatat lebih dari 110 ribu perjalanan. Namun, dominasi itu juga menyingkap kesenjangan. Kabupaten lain masih tertatih, kalah daya tarik dan minim infrastruktur pendukung. Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang hanya 27,68 persen, menempati posisi terendah di Sumatra, sementara rata-rata lama menginap (RLMT) hanya 1,5 malam.

Kondisi tersebut menandakan bahwa wisatawan memang datang, tetapi hanya singgah sebentar. Mereka belum terdorong untuk mengeksplorasi lebih lama dan membelanjakan lebih banyak di destinasi wisata. Namun di balik angka itu tersimpan peluang. Geliat event budaya, festival lokal, dan promosi digital membuka jalan untuk menciptakan paket wisata yang lebih lama dan bernilai tambah.

Enam bulan menjabat, Gubernur Hidayat Arsani meneguhkan komitmen untuk membangun pariwisata Kepulauan Bangka Belitung menjadi lebih inklusif. Visi kepemimpinannya mencakup pemisahan kelembagaan pariwisata dari dinas lain, penguatan Geopark Belitong, dan percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang. Namun, ada satu sektor yang makin disorot: desa wisata.

Kepulauan Bangka Belitung kini menempatkan desa wisata sebagai strategi utama. Bukan hanya pantai, tetapi juga budaya dan kearifan lokal yang dijadikan nilai jual. Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Kepulauan Bangka Belitung pada September 2025 menegaskan pentingnya standardisasi desa wisata—mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri. 

Tanjung Binga berhasil masuk nominasi 30 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Desa Namang dikenal lewat kuliner tradisional “bedulang” dan hutan pelawan; Desa Keciput dan Burong Mandi meraih prestasi nasional; sementara Desa Terong menawarkan model revitalisasi bekas tambang menjadi destinasi kreatif.

Optimismenya jelas, desa wisata bukan sekadar pelengkap, melainkan motor penggerak ekonomi lokal. Meski masih menghadapi kendala regulasi, infrastruktur, dan permodalan, arah pengembangan ini memberi warna baru bagi pariwisata.

Keterbatasan penerbangan masih menjadi tantangan. Garuda Indonesia belum kembali ke Belitung, membuat segmen pasar premium belum tergarap maksimal. Meski Bandara H.A.S. Hanandjoeddin kembali berstatus internasional, tanpa rute yang kuat status itu tinggal simbol. 

Pemerintah provinsi kini menaruh harapan pada negosiasi dengan AirAsia untuk membuka rute penerbangan langsung Belitung–Malaysia. Dengan harga tiket di bawah Rp1 juta, rute ini diharapkan memperluas segmen wisatawan sekaligus mendongkrak ekonomi lokal.

Namun, konektivitas bukan sekadar jumlah penerbangan. Pertanyaannya, apakah rute baru mampu meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, atau sekadar menambah volume perjalanan singkat?

Pariwisata instrumen kesejahteraan masyarakat

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ripparda akan segera berakhir tahun ini. Situasi ini membuka ruang untuk menyusun Ripparda baru yang lebih relevan dengan tantangan zaman dan selaras dengan Ripparnas 2026–2045 serta RIDPN 2023–2044. Momentum ini penting, arah pembangunan pariwisata tidak lagi cukup berhenti pada target angka kunjungan atau jumlah event, melainkan beralih pada pengukuran hasil nyata.

Seberapa besar kontribusi pariwisata terhadap UMKM lokal, berapa banyak tenaga kerja yang terserap di rantai pasok, dan bagaimana pengalaman wisatawan bisa ditingkatkan menjadi indikator keberhasilan yang lebih bermakna. Dengan regulasi yang tepat, pariwisata berpeluang menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen kesejahteraan masyarakat.