Satu Tahun Lebih di DPRD Babel, Yogi Maulana Pastikan Terus Perjuangkan Kepentingan Masyarakat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Nama Yogi Maulana tercatat menjadi salah satu anggota termuda di kursi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) periode 2025-2030.

Meski berstatus pendatang baru, politisi Partai Gerindra itu dikenal terus mengawal beberapa aspirasi dari masyarakat sampai dengan tuntas.

Bahkan ia berujar jika seorang wakil rakyat haram hukumnya tidak memperjuangkan kepentingan dari masyarakat.

Akan tetapi dari semua itu, terkadang berita-berita negatif terutama terkait permasalahan pertambangan timah tertuju pada sosok yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bangka Selatan tersebut.

Namun secara tegas, dirinya memastikan jika semua narasi itu hanya sekedar isapan jempol belaka alias tidak bisa dibuktikan secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan oleh Yogi Maulana saat hadir dalam Program Dialog Ruang Tengah Bangka Pos yang ditayangkan melalu kanal Youtube Bangka Pos Official, pada Rabu (8/10/2025).

Berikut petikan wawancara bersama Yogi Maulana yang dipandu oleh Jurnalis Bangka Pos Edy Yusmanto itu:

1. Q: Selamat datang di studio Bangka Pos, apa kesan pertama anda?

A: Jujur ini pertama kali saya kesini. Kesan saya Bangka Pos ini bukan media biasa, bukan media yang mohon maaf, sekali lihat sudah selesai. Bangka Pos ini media terbesar di Bangka Belitung dan Bangka Pos selalu menyajikan berita yang valid datanya, faktanya, begitu juga dengan yang ada di lapangannya

2. Q: Selama satu tahun di kursi DPRD Provinsi, apa saja aspirasi yang sudah didapatkan dari masyarakat?

A: Alhamdulillah, dengan pertanyaan itu masyarakat mudah-mudahan bisa melihat dan mendengar. Pertama alhamdulillah kami bersama pemerintah daerah memperjuangkan jalan yang sudah viral karena rusak di Nyelanding sampai Delas. Itu pertama menggunakan APBD Rp 5 Miliar, sepanjang 1 kilometer. Kemudian dari hadiah juara jalan di tingkat nasional kita mengajukan pelebaran jalan di Desa Nyelanding itu Rp 10 Miliar itu melalui dana pemerintah pusat. Menggunakan APBD itu ada pengadaan 10 lampu penerangan jalan di Desa Nyelanding dan Delas, karena apa, masyarakat harus tahu mana tupoksi pemerintah Provinsi mana tupoksi pemerintah Kabupaten.

Hari ini banyak masyarakat yang mengeluh, itu di daerah saya yaitu Desa Sebagin, sampai Desa Bangka Kota, mungkin kalau ada yang hamil bisa langsung melahirkan. Itu jalan Kabupaten, tapi dalam hal ini masyarakat mempertanyakan kinerja saya, tidak masalah. Daripada orang hanya memuji terus menjadi sombong, lebih baik dikritik. Alhamdulillah ada kakak saya yang di DPRD itu sudah sampaikan agar diperhatikan.

3. Q: Kemudian apalagi selain itu?

A: Ada juga soal HTI (Hutan Tanaman Industri) karena masyarakat sudah demo (di DPRD Provinsi) usai menyebabkan empat kecamatan di Bangka Selatan heboh, kami bersama Ketua DPRD ke Dirjen Planologi untuk menyampaikan aspirasi ini, bahwa semua kompak untuk menolak menolak adanya PT HLR di HTI ini. Alhamdulillah surat itu dua kali kami antar, pertama dengan Ketua DPRD, tidak puas kami antar lagi dengan tokoh masyarakat, APDESI, alhamdulillah langsung ada action yang disampaikan untuk Pak Mentri.

4. Q: Bagimana dengan daerah lain, selain desa-desa itu?