Dampak Pemangkasan TKD 2026 di Provinsi Bangka Belitung, Alokasi Dana Transfer Berkurang Rp244 M

‎Pada 2025 porsi TKD mencapai 58,8 persen dari total pendapatan daerah, sementara PAD hanya 41,2 persen.

Namun pada 2026, kontribusi TKD justru meningkat menjadi 61,5 persen dan PAD turun ke 38,5 persen.

‎"Dengan penurunan ini, kami harus melakukan refocusing anggaran dan memperketat prioritas pembangunan. Tentunya program yang sifatnya strategis dan menyentuh langsung masyarakat, akan tetap dijaga," bebernya.

Haris pun berharap Pemerintah Pusat memberikan kebijakan transisi yang bertahap dan terukur, agar daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan diri.

Pihaknya juga mendorong adanya dukungan kebijakan penguatan PAD, serta pengembalian Dana Insentif Daerah (DID) bagi Provinsi dengan kinerja keuangan baik.

‎"Kami berharap kebijakan pusat, untuk memperhatikan kondisi daerah. Pemangkasan boleh dilakukan, tapi harus diimbangi dengan dukungan untuk memperkuat PAD, agar pembangunan tidak stagnan," ungkapnya.

Tips Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengingatkan agar pemerintah daerah mengurangi anggaran rapat hingga makan minum yang berlebihan.

Menurutnya, anggaran yang berlebihan harus dikurangi, apalagi dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dipangkas.

"Tadi saya sudah menyampaikan tips-tips menghadapi tahun depan, di antaranya adalah efisiensi belanja semua daerah,” ucapnya di Jakarta kepada awak media, Kamis (9/10/2025)

“Karena menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat, maka satu tipsnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja yang birokrasi," imbuhnya.

Tito menyebut, terkadang anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan rapat, perjalanan dinas, hingga makanan dan minuman berlebihan.

"Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan, minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan. Ini harus dikurangi. Banyak daerah yang melakukan itu bisa," tegasnya.

Ia kemudian mencontohkan pengurangan anggaran yang nominalnya cukup besar saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, namun mampu bertahan dengan anggaran yang terbatas.

Ia mengingatkan, setiap program di daerah betul-betul harus terlaksana. Sebab, jika tidak terlaksana, mereka bisa berurusan dengan masalah hukum.