Kamis, 23 April 2026

Berita Bangka Belitung

DKP Babel Dorong Pembentukan 8 KNMP, Bantuan Rp22 Miliar per Desa

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung mendorong pembentukan delapan Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026. Program...

Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy/Rizki Irianda Pahlevy
Kepala DKP Provinsi Bangka Belitung, Yopi Wijaya, Senin (29/12/2025). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pembentukan delapan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Adapun delapan lokasi yang diusulkan yakni Desa Rebo, Kabupaten Bangka; Kecamatan Sadai dan Tanjung Ketapang, Kabupaten Bangka Selatan; Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah; Pulau Seliu, Kabupaten Belitung; Desa Rambat, Kabupaten Bangka Barat; serta Air Kepala Tujuh dan Ketapang yang berada di wilayah Kota Pangkalpinang.

Kepala DKP Provinsi Bangka Belitung, Yopi Wijaya, mengatakan delapan lokasi tersebut telah masuk dalam aplikasi pengajuan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Jadi pada 2026 nanti ada beberapa lokasi yang sementara ini sudah masuk dalam aplikasi pengajuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Yopi Wijaya, Senin (29/12/2025).

Yopi menjelaskan, pada 2025 terdapat dua Kampung Nelayan Merah Putih yang telah diverifikasi lapangan dan dinyatakan lolos, yakni Desa Tukak di Kabupaten Bangka Selatan dan Desa Sungai Padang di Kabupaten Belitung.

"Khusus Desa Berok Bangka Tengah dan Kampung Baru Belitung Timur, masih ada beberapa catatan oleh tim. Mudah-mudahan catatan-catatan ini bisa diperbaiki oleh pihak-pihak di Kabupaten, serta bisa diusulkan kembali di 2026," jelasnya.

Yopi Wijaya mengatakan target KKP yakni 1.000 KMNP, dapat segera terbentuk di seluruh Indonesia. 

Pihaknya pun mengatakan melalui KMNP dapat membantu Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten, dalam mengelola masyarakat pesisir.

"Dalam KMNP itu dibuat program, nanti kurang lebih anggarannya Rp 22 miliar satu kampung nelayan. Memang ini anggarannya pusat, kita di Provinsi bersifat hanya sebagai berkoordinasi, membantu menjembatani antara pusat dengan Pemkab," bebernya.

Untuk bantuan Rp 22 miliar diungkapkan Yopi Wijaya tidak digelontorkan sekaligus, namun tetap dipergunakan untuk kesejahteraan nelayan secara luas.

"Rp 22 miliar itu contoh misalnya ada pembangunan cold storage, dermaga, lapak-lapak lalu pabrik es yang berkaitan dengan masyarakat pesisirlah kampung nelayan," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved