Para Guru PPPK Paruh Waktu Mengadu ke DPRD Bangka Barat, Minta Gaji Disetarakan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Puluhan Guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bangka Barat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Pemkab dan Anggota Komisi I DPRD Bangka Barat, Rabu (18/2/2026) siang.

Sejumlah guru yang datang menggunakan seragam batik khas PGRI warna putih memenuhi kursi tamu. Sebagian lagi berada di luar gedung menunggu rapat selesai.

Mereka yang duduk di dalam ruang rapat Paripurna berhadapan dengan instansi terkait di Pemkab Bangka Barat.

Sementara pada meja utama ruang sidang, terlihat Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya beserta anggota lainnya.

Ia memimpin rapat dengar pendapat, dengan mendengarkan sejumlah keluhan guru. Berkaitan dengan besaran penghasilan upah bulanan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 2026. 

Mereka minta kesetaraan dengan PPPK di Pemda Bangka Barat.

Dengan penuh emosi, para guru mencurahkan isi hatinya menyampaikan kondisi ekonomi yang sulit. Ditambah gaji kecil hanya Rp 1,9 juta untuk pendidikan S1.

Hingga berita diturunkan rapat masih berlangsung, sejumlah guru masih menyampaikan isi hati mereka. Terkait gaji kecil dan persoalan lainnya.

Kemudian pihak Dinas dan anggota DPRD Bangka Barat menanggapi terkait persoalan itu.

Diketahui Komisi III DPRD Bangka Barat menggelar RDP, berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bangka Barat tanggal 30 Januari 2026 lalu. 

Perihal penyusunan agenda kegiatan DPRD Kabupaten Bangka Barat, pada Februari 2026 dan Surat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Undangan rapat yang hadir, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Kabupaten Bangka Barat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, Kabag Hukum Setda, Ketua Tim TAPD Bangka Barat, Pengurus Harian PGRI Bangka Barat, dan Perwakilan Tenaga Kependidikan PPK Paruh Waktu Bangka Barat.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)