Bayi 10 Bulan Terima Kacang dalam Paket MBG, Warga Minta Evaluasi Menu Ramadan

Selain komposisi gizi, Agus juga menekankan pentingnya variasi dan tampilan makanan agar lebih menarik bagi anak-anak. Ia meminta seluruh SPPG memperhatikan kualitas menu, pengemasan, serta memastikan makanan yang dibagikan tetap layak konsumsi.

Dinas Kesehatan Bangka Selatan juga membuka ruang koordinasi dengan pengelola program MBG melalui puskesmas di setiap
kecamatan untuk menyusun menu yang lebih sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Diberitakan sebelumnya, sorotan terhadap menu MBG Ramadan juga disampaikan sejumlah orang tua di Kota Pangkalpinang.

Kurniasih (37), warga Pangkalpinang, mengaku heran dengan isi paket MBG yang dibawa pulang anak-anaknya yang duduk di bangku SD dan SMP. Setiap hari, kata dia, anakanak membawa pulang makanan dalam kantong plastik berisi menu yang lebih mirip makanan ringan. 

“Pernah anak saya dapat bolu pasar, empat kurma, dan sedikit ubi rebus. Ada juga yang hanya kue pai dan susu kemasan, bahkan empat kue kering seperti sajian Lebaran,” ujarnya.

Menurutnya, porsi makanan relatif kecil dan tidak cukup menggantikan makanan utama. Kurma yang hampir selalu menjadi menu utama pun kerap dalam kondisi kering. Ia juga mempertanyakan kandungan gizi dalam paket tersebut.

“Tidak jelas protein, karbohidrat, atau gizinya seperti apa,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Rahayu (33), warga Semabung Lama. Ia mengatakan menu yang diterima anaknya yang duduk di SD sebagian besar berupa kue kering, kurma, atau susu kemasan. Kadang juga telur puyuh atau brownies. Namun makanan tersebut sering tidak dimakan.

Sementara itu, orang tua siswa lainnya, Tika (45), menyebut menu yang diterima anaknya di tingkat SMK juga tidak jauh berbeda.

Meski ada telur atau buah, menurutnya porsi tersebut belum dapat menggantikan makanan utama.

Sorotan masyarakat ini mendapat perhatian Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Kgs Chris Fither, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik.

“Penyelenggara perlu terbuka mengenai standar menu dan gizi, pengelolaan anggaran, serta sistem distribusi makanan,” ujarnya.

Ia mengatakan transparansi memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program agar tujuan pemenuhan gizi siswa benar-benar tercapai.

Hingga kini Ombudsman belum menerima laporan resmi, namun tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan MBG selama Ramadan. (u1)