Jumat, 24 April 2026

Wilayah Pertambangan Timah Rakyat

Rp8,29 Miliar di Atas Kertas, Penambang Bertaruh Harapan di WPR

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) masih menjadi tumpuan harapan bagi penambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

|
Bangka Pos
Bangka Pos, 7 April 2026 

“Kalau untuk sekarang, potensi yang di atas itu bisa dibilang hampir habis. Karena sudah lama sekali digarap,” katanya.

Menurut Ahirman, dulu timah mudah ditemukan di kedalaman sekitar lima meter, sehingga menarik banyak warga untuk menambang.

Namun kini, penambang harus menggali lebih dalam, sementara keterbatasan alat dan modal menjadi kendala utama.

“Sekarang kalau mau dapat, harus lebih dalam. Tapi masyarakat kita alatnya terbatas,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, pendapatan penambang juga semakin tertekan. Dengan produksi sekitar 56 kilogram per hari dan harga Rp100.000 per kilogram, penghasilan kotor berkisar Rp500.000 hingga Rp600.000. Namun, angka
tersebut belum dikurangi biaya operasional.

“Itu masih kotor. Belum biaya minyak, perawatan alat, dan lain-lain,” kata Ahirman.

Berharap Lapisan Dalam

Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mulai beralih ke sektor lain seperti perkebunan dan perikanan yang dianggap lebih stabil. Meski demikian, peluang masih terbuka jika cadangan timah di lapisan dalam dapat dibuktikan.

“Kalau di dalam mungkin masih ada, tapi kita belum tahu pasti. Belum ada kajian yang benar-benar memastikan itu,” ujarnya.

Ahirman juga menyoroti minimnya kajian teknis di lapangan. Menurutnya, survei sebelumnya belum menggunakan metode pengeboran sampel sehingga belum memberikan gambaran akurat terkait potensi yang tersisa.

Ia menegaskan, pengembangan WPR kedepan harus berbasis data yang jelas agar tidak menimbulkan harapan berlebihan di tengah masyarakat.

“Jangan sampai kita berharap terlalu tinggi. Karena kenyataannya sekarang memang sudah tidak seperti dulu lagi,” tegasnya.

Meski demikian, ia tetap melihat peluang jika potensi baru ditemukan dan dikelola secara legal serta didukung teknologi memadai.

Pemerintah pun diharapkan memberikan kejelasan agar masyarakat dapat menentukan arah ekonomi secara lebih pasti.

“Yang penting itu kejelasan, supaya masyarakat tidak salah langkah,”pungkasnya. (x1)

Sumber: bangkapos
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved