Sensus Ekonomi 2026: Fondasi Kebijakan Berbasis Data

Oleh: Ridho Ilahi, S.S.T., M.Stat. - Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MASALAH terbesar kebijakan ekonomi Indonesia hari ini terletak pada ketidakakuratan sasaran. Triliunan rupiah digelontorkan setiap tahun, tetapi tidak seluruhnya sampai pada kelompok yang tepat. Bantuan sosial meleset, dukungan usaha tidak menjangkau yang membutuhkan, dan intervensi ekonomi kerap tidak menghasilkan dampak optimal. 

Jika ditelisik lebih dalam, akar persoalan terletak pada lemahnya fondasi data. Kebijakan publik yang baik lahir dari data yang akurat dan representatif. Tanpa itu, kebijakan tidak lebih dari asumsi yang dipaksakan menjadi keputusan. Di sinilah urgensi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) harus ditempatkan. Bukan sekadar rutinitas statistik, tetapi investasi strategis untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan.

Selama ini, ekosistem data ekonomi Indonesia menghadapi persoalan struktural. Data sering kali tidak terbarui, terfragmentasi antarlembaga, dan tertinggal dari dinamika ekonomi yang bergerak cepat. Sementara itu, lanskap ekonomi telah berubah drastis. Aktivitas usaha tidak lagi terbatas pada entitas formal seperti pabrik atau kantor. Aktivitas ini sudah menjelma dalam bentuk usaha rumahan, pekerja lepas berbasis platform digital, hingga transaksi ekonomi yang berlangsung di ruang virtual.

Kebijakan pun akan kehilangan pijakan ketika data gagal menangkap kompleksitas ini. Anggaran boleh besar, tetapi dampaknya menjadi tumpul. Lebih dari itu, kebijakan berbasis data bias berisiko melahirkan ketidakadilan baru. Yang kuat makin diuntungkan, sementara yang tidak terlihat justru terabaikan.

SE2026 hadir untuk menjawab problem fundamental tersebut. Sensus ini menghadirkan gambaran ekonomi yang lebih utuh. Seluruh pelaku usaha dicakup mulai dari mikro hingga korporasi besar, baik formal maupun informal. Termasuk ekonomi digital yang selama ini sulit terdeteksi. Bahkan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turut dicakup untuk memastikan tidak ada bagian ekonomi yang terlewatkan.

Namun, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh metodologi atau teknologi. Faktor penentu justru terletak pada partisipasi publik. Sensus adalah kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Tanpa kejujuran responden, data yang dihasilkan akan bias. Proses pendataan akan kehilangan legitimasi tanpa kepercayaan. Masih ada kekhawatiran di masyarakat bahwa data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan lain seperti perpajakan. Kekhawatiran ini perlu diluruskan. 

Data statistik dilindungi secara ketat oleh undang-undang dan tidak pernah dipublikasikan secara individual. Kerahasiaan adalah prinsip absolut. Tanpa jaminan itu, tidak ada sensus yang kredibel. Partisipasi dalam sensus adalah bentuk kontribusi langsung terhadap kualitas kebijakan. Ketika pelaku usaha memberikan informasi secara jujur, mereka sedang memastikan keberadaannya diakui dalam sistem ekonomi nasional sehingga tidak lagi invisible.

Era big data

Di era digital saat ini, muncul argumen bahwa big data dapat menggantikan sensus. Argumen ini terdengar logis, tetapi keliru secara konseptual. Big data memang melimpah, tetapi tidak dirancang sebagai representasi utuh dari ekonomi.

Masalahnya menjadi kompleks ketika kita masuk ke fenomena gig economy. Ekonomi berbasis pekerjaan fleksibel—pengemudi aplikasi, kurir, freelancer digital, reseller media sosial—tumbuh pesat, tetapi karakter datanya rapuh. Sebagian tercatat dalam platform, tetapi tidak seluruh aktivitas ekonominya terekam. Satu individu bisa bekerja di beberapa platform sekaligus, berpindah-pindah pekerjaan dalam waktu singkat, atau menggabungkan pekerjaan digital dan konvensional dalam satu waktu. Dalam statistik, ini menciptakan masalah multiple counting, undercoverage, sekaligus misclassification.

Big data dari platform hanya menangkap apa yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Pendapatan riil, jam kerja efektif, hingga status pekerjaan tidak terdefinisi secara konsisten. Apakah seorang pengemudi daring adalah pekerja, mitra, atau pelaku usaha? Di luar gig economy, persoalannya lebih mendasar.

Sebagian besar UMKM Indonesia masih berada di luar sistem digital. Warung kecil, pedagang pasar, bengkel rumahan, hingga usaha keluarga beroperasi tanpa jejak data yang memadai. Usaha ini rentan “hilang” dalam sistem berbasis big data.

Jika kebijakan hanya bertumpu pada data digital, bias akan terjadi. Kelompok yang terdigitalisasi diunggulkan, sementara sisanya tersingkir. Ini adalah selection bias. Data yang tersedia bukan representasi populasi, melainkan hasil seleksi yang terekam di sistem. Kebijakan yang dibangun di atasnya akan menghasilkan estimasi yang menyimpang.

Selain itu, big data bersifat parsial dan tidak terstandardisasi. Data transaksi digital tidak mencakup penjualan offline. Data perpajakan hanya mencakup entitas terdaftar. Data perbankan mengecualikan pelaku usaha yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Setiap sumber berdiri sendiri dengan definisi, metode, dan tujuan yang berbeda. Tanpa kerangka statistik yang seragam, integrasi menjadi mahal, kompleks, dan tidak valid secara metodologi.

Di sinilah sensus mengambil peran yang tidak tergantikan. Sensus membangun statistical frame yang mendefinisikan siapa yang dihitung, bagaimana mereka diklasifikasikan, dan di mana mereka berada dalam struktur ekonomi. Sensus menghasilkan data yang comparable lintas waktu dan wilayah. Ini adalah prasyarat utama bagi analisis kebijakan yang kredibel.