Rupiah Tertekan, Apa yang Harus Dilakukan Daerah?

Oleh: Prof. Dr. Reniati, S.E., M.Si. - Pengurus PP ISEI Bid III Perumusan Kebijakan Makroekonomi & Keuangan – FG Inklusi Ekonomi Keuangan

SAAT rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, yang terbayang sering kali adalah layar perdagangan valas, rapat Bank Indonesia, atau pergerakan modal asing di Jakarta. Padahal, tekanan rupiah tidak berhenti di ruang transaksi keuangan. Ia bisa merambat sampai ke pasar tradisional, toko bangunan, biaya logistik, harga bahan baku, ongkos produksi UMKM, bahkan daya beli rumah tangga di daerah.

Bagi masyarakat daerah, pelemahan rupiah bukan sekadar angka kurs. Ia lebih terasa pada harga barang yang mengandung komponen impor, biaya produksi yang meningkat, serta beban pelaku usaha kecil yang harus tetap bertahan di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Nelayan, petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen rumah tangga bisa ikut merasakan dampaknya jika tekanan nilai tukar tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya mengapa rupiah melemah. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: seberapa siap daerah menghadapi tekanan nilai tukar, dan apa yang harus dilakukan agar ekonomi lokal tidak ikut melemah?

Tekanan rupiah saat ini tidak semata-mata berasal dari kelemahan ekonomi domestik. Kondisi global memang sedang berat. Dalam Forum Dialog Akademisi dan Peneliti Lembaga Riset dengan Bank Indonesia di Jakarta, 11–12 Mei 2026, dijelaskan bahwa perang di Timur Tengah memperburuk prospek ekonomi dunia. Konflik tersebut mendorong kenaikan harga minyak, meningkatkan kekhawatiran perlambatan ekonomi, dan memperbesar risiko inflasi global.

Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan melambat menjadi 3,0 persen dari sebelumnya 3,1 persen, sementara inflasi global diperkirakan naik menjadi 4,2 persen dari sebelumnya 4,1 persen. Harga minyak Brent bahkan disebut naik hingga sekitar 106 dolar AS per barel akibat konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz.

Kondisi global seperti ini membuat investor internasional cenderung mencari aset aman. Dana global mengalir ke dolar Amerika Serikat dan pasar uang AS. Penurunan suku bunga AS juga diperkirakan mundur atau bahkan bertahan hingga akhir 2026. Akibatnya, dolar AS menguat, yield US Treasury meningkat, dan mata uang negara berkembang ikut tertekan. Rupiah adalah salah satu yang terdampak.

Namun, masyarakat daerah tidak perlu panik, yang diperlukan adalah waspada dan bergerak. Bank Indonesia mencatat bahwa volatilitas rupiah masih terjaga dan termasuk rendah dibandingkan sejumlah negara peers. Pelemahan rupiah juga masih lebih baik dibandingkan beberapa mata uang negara berkembang lain seperti rupee India dan lira Turki. Artinya, tekanan memang ada, tetapi masih berada dalam ruang yang dapat dikelola.

Bank Indonesia juga telah menjalankan berbagai kebijakan stabilisasi. BI memperkuat intervensi di pasar offshore melalui NDF, serta di pasar domestik melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward. BI juga memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pelaku pasar, menjaga daya tarik aset domestik melalui SRBI, serta memastikan kecukupan likuiditas melalui operasi moneter, repo, FX swap, dan pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur.

Daerah tidak boleh hanya menunggu kebijakan pusat. Stabilitas ekonomi nasional tidak hanya dibangun dari Jakarta. Ia juga dibangun dari pasar-pasar daerah, UMKM, petani, nelayan, industri lokal, koperasi, pariwisata, dan anak-anak muda kreatif di daerah.

Bagi Bangka Belitung, pelemahan rupiah perlu dibaca sebagai pengingat bahwa ketahanan ekonomi lokal harus terus diperkuat. Daerah yang terlalu bergantung pada komoditas mentah dan barang dari luar akan lebih mudah terdampak ketika terjadi tekanan global. Sebaliknya, daerah yang memiliki produk lokal kuat, UMKM tangguh, pasokan pangan terjaga, pariwisata berkembang, serta transaksi ekonomi yang makin efisien akan memiliki daya tahan lebih baik dalam menghadapi gejolak nilai tukar.

Dalam situasi seperti ini, penguatan produk lokal menjadi makin penting. Ketika rupiah melemah, barang impor atau barang yang banyak mengandung komponen impor berpotensi menjadi lebih mahal. Kondisi ini sebenarnya dapat menjadi ruang bagi produk lokal untuk mengambil peran lebih besar di pasar. Namun, peluang tersebut tidak akan otomatis terjadi tanpa upaya serius. Produk lokal perlu terus ditingkatkan kualitasnya, diperbaiki kemasannya, diperkuat sertifikasinya, dan diperluas pemasarannya.

Bangka Belitung dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 sebesar 4,53 persen serta memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, mulai dari perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, hingga produk olahan lokal. Potensi tersebut tidak boleh berhenti sebagai bahan mentah atau produk sederhana. Nilai tambah harus diperkuat agar ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada volume produksi, tetapi juga pada kualitas, inovasi, dan daya saing. Produk daerah perlu naik kelas, masuk ke pasar digital, memenuhi standar kualitas, dan memiliki jaringan pemasaran yang lebih luas.

Di sisi lain, UMKM yang jumlahnya sekitar 200 ribu lebih perlu mendapat perhatian yang lebih nyata. Pelaku usaha kecil sering kali menjadi kelompok yang paling cepat merasakan kenaikan biaya, tetapi memiliki ruang paling terbatas untuk menyesuaikan diri. Ketika harga bahan baku naik, ongkos logistik bertambah, atau daya beli masyarakat melemah, UMKM bisa langsung merasakan tekanannya. Karena itu, UMKM tidak cukup hanya diberi imbauan untuk bertahan. Mereka perlu benar-benar didampingi agar mampu beradaptasi.

Asian Development Bank dalam Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2024 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian Asia dan Pasifik. Laporan tersebut juga menyoroti perlunya membangun ekosistem UMKM yang lebih tangguh melalui dukungan pembiayaan, digitalisasi, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan akses pasar. Dalam konteks daerah, pesan ini sangat relevan,  ketika rupiah tertekan, UMKM harus menjadi bagian dari strategi ketahanan ekonomi, bukan sekadar objek bantuan.

Dukungan terhadap UMKM perlu dibuat lebih konkret dan berkelanjutan. Pendampingan tidak cukup hanya dalam bentuk pelatihan sesaat atau kegiatan seremonial. Pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah, pendampingan pencatatan keuangan, bantuan efisiensi produksi, pemasaran digital, akses bahan baku, dan koneksi ke pasar yang lebih luas.

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial dari Bank Indonesia telah memberi ruang bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas, termasuk UMKM dan ekonomi inklusif. Peluang ini perlu diterjemahkan secara nyata di daerah agar benar-benar sampai kepada pelaku usaha produktif.

Selain memperkuat UMKM, daerah juga perlu menjaga stabilitas harga pangan. Bagi masyarakat, dampak ekonomi paling terasa bukanlah istilah teknis seperti DXY, yield, NDF, atau capital outflow, melainkan harga kebutuhan sehari-hari. Jika pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga pangan, beban masyarakat akan makin berat. Oleh karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu makin aktif memastikan pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga.

Digitalisasi ekonomi daerah juga perlu dilihat sebagai bagian dari strategi ketahanan, bukan sekadar mengikuti tren. Bank Indonesia telah mengarahkan kebijakan sistem pembayaran 2026 pada inovasi pembayaran digital, perluasan QRIS antarnegara, serta penguatan digitalisasi daerah melalui program P2DD dan KATALIS. Bagi daerah, digitalisasi tidak berhenti pada penggunaan QRIS di warung atau toko. Lebih dari itu, digitalisasi dapat membantu UMKM memperluas pasar, mempercepat transaksi, memperbaiki pencatatan usaha, memudahkan akses pembiayaan, dan meningkatkan transparansi ekonomi.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah literasi keuangan dan literasi nilai tukar. Banyak pelaku usaha kecil belum sepenuhnya memahami mengapa harga bahan baku bisa naik ketika rupiah melemah, bagaimana mengatur stok, menghitung ulang biaya produksi, atau menjaga arus kas. Padahal, kemampuan sederhana seperti ini sangat menentukan ketahanan usaha. Perguruan tinggi, perbankan, Kantor Perwakilan BI, dinas koperasi dan UMKM, serta komunitas bisnis dapat berkolaborasi memberikan edukasi praktis yang mudah dipahami dan langsung dapat digunakan pelaku usaha.

Pada akhirnya, pelemahan rupiah mengingatkan bahwa Bangka Belitung perlu membangun struktur ekonomi yang lebih beragam jangan hanya terfokus pada unggulan timah dan industri pengolahan timahnya. Daerah ini memiliki sejarah ekonomi yang kuat pada sektor sumber daya alam. Namun, masa depan ekonomi daerah tidak boleh hanya bergantung pada komoditas. Ekonomi lokal perlu diperluas ke pariwisata berkualitas, ekonomi kreatif, produk olahan, perikanan bernilai tambah, pertanian modern, dan jasa berbasis digital.

Makin beragam struktur ekonomi daerah, makin kuat pula daya tahannya. Jika satu sektor melemah, sektor lain dapat menopang. Inilah makna ketahanan ekonomi daerah yang sesungguhnya: bukan sekadar mampu bertahan ketika tekanan datang, tetapi mampu terus bergerak, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Rupiah boleh tertekan, tetapi daerah tidak boleh pasif. Justru dalam situasi seperti ini, daerah harus bergerak lebih cepat, lebih kreatif, dan lebih berpihak pada ekonomi masyarakat. (*)