423 Relawan SPPG Dicover BPJS Kesehatan, Pemkab Bangka Selatan Mulai Kurangi Ketergantungan APBD

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mulai mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) di tengah keterbatasan fiskal daerah. 

Langkah itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan dan yayasan program makan bergizi gratis (MBG) terkait kepesertaan BPJS Kesehatan bagi relawan SPPG. 

Skema tersebut dinilai mampu meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekaligus memperluas jaminan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Diprediksi Tembus Rp100 Ribu/Kg, Harga Cabai dan Bawang Merah Mulai Merangkak Naik di Bangka Barat

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengatakan, pemerintah daerah saat ini mengalokasikan sekitar Rp39 miliar setiap tahun untuk program UHC yang mengcover sekitar 94 ribu jiwa. 

Besarnya anggaran tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari dukungan dari berbagai pihak agar keberlanjutan program tetap terjaga. 

Keterlibatan mitra SPPG menjadi salah satu solusi konkret dalam membantu pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi relawan.

“Ini bentuk dukungan untuk mendukung program UHC yang ada di Bangka Selatan,” ujar dia kepada Bangkapos.com, Kamis (21/5/2026).

Debby menjelaskan, kerja sama itu dilakukan atas arahan BPJS Kesehatan Pangkalpinang yang melihat adanya potensi dukungan dari mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Melalui nota kesepahaman tersebut, yayasan yang menaungi SPPG akan menanggung kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para relawan. 

Baca juga: Sering Dibuntuti dan Diteror Suami saat Proses Cerai, Wanita di Sungailiat Lapor Polres Bangka

Pemerintah daerah, hanya meminta para investor dan mitra yang berusaha di Bangka Selatan ikut berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kemudahan UHC.

Menurutnya, manfaat utama dari kebijakan itu nantinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Bangka Selatan. 

Selain melalui jalur SPPG, pemerintah daerah akan mendorong keterlibatan badan usaha lainnya untuk ikut membantu pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat. 

Skema serupa sudah diterapkan di sejumlah daerah lain dan dinilai efektif mengurangi ketergantungan terhadap APBD.

“Contoh juga dari kabupaten lain sudah jalan, nah ini harus kita terapkan juga supaya meringankan APBD terkait UHC Bangka Selatan,” jelas Debby.

Tahap Awal 423 Relawan SPPG

Pada tahap awal lanjut Wabup, terdapat 423 relawan SPPG yang akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp177 juta.