Bupati Bangka Selatan Siapkan Perombakan Besar ASN

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai menyiapkan penataan besar terhadap struktur dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. 

Penataan ini akan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh berbasis sistem, regulasi dan aplikasi kepegawaian yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pelantikan dalam skala lebih besar di masa mendatang.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid menegaskan bahwa pelantikan besar ASN akan dilakukan setelah seluruh proses evaluasi dan administrasi kepegawaian selesai. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) saat ini tengah diminta untuk menuntaskan seluruh persetujuan teknis atau pertek yang menjadi dasar penataan jabatan. 

Proses tersebut mencakup pengelompokan ASN berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Langkah ini penting agar penataan birokrasi berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Nantinya ada pelantikan yang lebih besar nanti, tetapi setelah memang terevaluasi dengan baik dan benar secara sistem, secara regulasi, secara aplikasi. Makanya saya tugaskan BKPSDMD untuk menyelesaikan semua pertek, mana yang reward dan punishment,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (28/5/2026).

Riza Herdavid membeberkan, seluruh kebijakan penataan ASN pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka Selatan. Ia menegaskan bahwa tujuan utama keberadaan pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Karena itu, setiap ASN dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena hakikatnya kabupaten ini didirikan untuk memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Bangka Selatan.

Bupati turut menekankan bahwa sistem penataan ASN kedepan akan menerapkan pola reward dan punishment secara lebih tegas dan terukur. ASN yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan penghargaan dan kesempatan pengembangan karier, sementara yang kurang optimal akan dievaluasi lebih lanjut.

Pemerintah daerah juga telah menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan (SP) kepada puluhan ASN yang dinilai memiliki persoalan kinerja. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya pembinaan agar aparatur lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam bekerja.

Lebih jauh lanjut dia, penerapan sanksi terhadap ASN tidak selalu mudah dilakukan karena terbatasnya regulasi kepegawaian yang berlaku. Bentuk sanksi berat seperti demosi jabatan juga memiliki mekanisme yang cukup ketat dan tidak bisa diterapkan secara sembarangan.

Dari sejumlah usulan yang diajukan oleh BKPSDMD, hanya sebagian kecil ASN yang dapat dikenakan demosi karena keterbatasan aturan tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam penegakan disiplin ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Keterbatasan tersebut menjadi alasan perlunya penguatan sistem evaluasi ASN secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah daerah saat ini terus mendorong BKPSDMD untuk memperkuat rangkaian penilaian kinerja agar lebih objektif dan transparan.

Dengan sistem yang lebih tertata, diharapkan penempatan ASN dapat benar-benar sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. ASN yang berprestasi akan ditempatkan pada posisi yang lebih baik, sementara yang belum optimal akan diberikan kesempatan untuk pembinaan.

“Kalau yang diturunkan itu bisa belajar dan bekerja lebih baik lagi, kan kita naikkan lagi. Karena semua diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dengan baik,” ucapnya.