DPRD Babel Bawa Keluhan Harga Sawit ke Kementan, Pengusaha Sawit Bakal Dipanggil

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel membawa persoalan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Keluhan para petani sawit tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, beserta jajaran, Kamis (4/6/2026).

Dalam pertemuan itu hadir Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar dan Edi Nasapta, serta anggota DPRD Babel Elvi Diana dan Me Hoa.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan pihaknya menyampaikan secara langsung kondisi yang dihadapi petani sawit di Bangka Belitung yang saat ini terdampak rendahnya harga TBS di tingkat petani.

“Alhamdulillah, respons dari Kementerian Pertanian sangat cepat. Insya Allah pada pekan depan Bapak Menteri akan mengundang perusahaan pabrik kelapa sawit se-Indonesia," kata Didit.

Dikatakan Politisi PDI Perjuangan ini, dalam pertemuan itu juga bakal diundang aparat penegak hukum, termasuk unsur kepolisian.

"Kami sudah menyampaikan secara langsung kondisi harga sawit di Bangka Belitung," ungkapnya.

Menurut Didit, langkah yang bakal dilakukan Kementerian Pertanian tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret bagi petani sawit di seluruh Indonesia, khususnya di Bangka Belitung.

Ia berharap, hasil pertemuan yang akan digelar kementerian dapat membawa dampak positif terhadap perbaikan harga TBS di tingkat petani.

"Kita berharap pertemuan yang akan digelar kementerian pada pekan depan dapat memberikan kebahagiaan bagi petani sawit se-Indonesia. Terutama petani sawit di Bangka Belitung yang saat ini sangat terdampak oleh rendahnya harga TBS," lanjutnya.

Selain persoalan harga sawit, DPRD Babel juga menyampaikan permasalahan pupuk yang masih menjadi keluhan petani. 

Dalam kesempatan tersebut, DPRD Babel meminta agar penetapan harga TBS mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, mengatur klasifikasi harga berdasarkan status kemitraan petani.

"Kami berharap Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat menentukan harga TBS sesuai regulasi yang ada. Dalam aturan tersebut terdapat klasifikasi antara sawit petani mitra dan nonmitra sehingga terdapat mekanisme penetapan dua kategori harga yang lebih adil," harapnya.

Di akhir, Didit menegaskan, DPRD Babel bakal melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Baik Kepolisian Daerah maupun Kejaksaan Tinggi, guna memastikan hasil-hasil kesepakatan yang telah dibuat dapat dijalankan oleh seluruh pihak terkait. (Bangkapos.com/Riki Pratama)