Pertamax Naik 32 Persen, Pendapatan Warga Babel Tak Ikut Melonjak

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Akademisi Ekonomi sebut kenaikan harga Pertamax hingga 32 persen tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat Bangka Belitung yang hanya berada di kisaran 4 hingga 7 persen per tahun. Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain karena sebagian pendapatan terserap untuk biaya transportasi.

Akademisi ekonomi Universitas Pertiba, Dr. Jauhari, S.E., M.M., menilai lonjakan harga BBM non-subsidi tersebut jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.600 ke Rp16.650 kita hitung kenaikan mencapai 32 persen, sementara kenaikan pendapatan atau upah masyarakat Babel dalam setahun umumnya hanya berada di kisaran 5 hingga 7 persen. Artinya, laju kenaikan biaya BBM jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat sehingga berpotensi menekan daya beli." kata Jauhari kepada Bangkapos, Rabu (10/6/2026).

Menurut Jauhari, ketimpangan antara kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat dapat terlihat dari tren kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bangka Belitung yang relatif terbatas setiap tahunnya.

"Hal itu bisa dilihat dari kenaikan UMP di Bangka Belitung yang rata-rata hanya sekitar Rp100 ribu hingga Rp400 ribu per tahun. Sementara di sisi lain, kenaikan harga barang dan berbagai kebutuhan hidup saat ini berlangsung jauh lebih cepat. Kondisi ini tentu membuat beban masyarakat semakin berat," katanya.

Jauhari mengatakan dampak pertama yang langsung dirasakan adalah meningkatnya pengeluaran masyarakat yang selama ini menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar utama kendaraan mereka.

"Dampak yang paling langsung tentu dirasakan pengguna Pertamax karena biaya transportasi dan biaya perjalanan mereka meningkat," katanya

Jauhari mengatakan masyarakat yang sebelumnya mengalokasikan sebagian pendapatan untuk kebutuhan lain kini harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk transportasi.

"Kalau biaya BBM naik sementara pendapatan tidak bertambah, masyarakat pasti melakukan penyesuaian. Bisa jadi mereka mengurangi pengeluaran untuk rekreasi, wisata, hiburan atau kebutuhan lain yang dianggap tidak terlalu mendesak," katanya.

Menurutnya, kelompok yang paling merasakan kenaikan tersebut adalah pemilik kendaraan pribadi, kendaraan operasional perusahaan, usaha rental mobil, travel, jasa pengiriman barang hingga berbagai sektor transportasi yang menggunakan BBM non-subsidi.

"Kalau melihat selisih harga yang cukup jauh, kemungkinan besar akan ada pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite. Itu sangat mungkin terjadi," katanya.

Perubahan pola konsumsi tersebut dikhawatirkan menyebabkan antrean kendaraan di SPBU menjadi lebih panjang, terutama pada dispenser Pertalite.

"Antrean Pertalite kemungkinan akan lebih panjang dibanding biasanya karena ada tambahan konsumen dari pengguna Pertamax," ujarnya.

Menurut Jauhari, lonjakan jumlah pengguna Pertalite juga berpotensi mempercepat habisnya kuota BBM subsidi di sejumlah SPBU.

Apabila kondisi tersebut terjadi, masyarakat akan kembali dihadapkan pada pilihan menggunakan Pertamax dengan harga yang jauh lebih mahal.