DPRD Babel Sebut PT AMA Jadi Contoh Program Plasma Sawit Sejahterakan Masyarakat

BANGKAPOS.COM, BELITUNG – Program plasma kelapa sawit yang dijalankan PT Agro Makmur Abadi (AMA) di Desa Air Seruk, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal itu mengemuka dalam Podcast Ruang Berdaya Bangka Pos dan Pos Belitung bertema "Dari Kebun ke Kesejahteraan: Mengukur Dampak Program Plasma Kelapa Sawit bagi Masyarakat" yang digelar di kawasan perkebunan PT AMA pada Jumat (12/6/2026).

Dialog kali ini menghadirkan lima narasumber yaitu Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Pahlivi Syahrun, S.Pi, Anggota DPRD Provinsi Babel Dapil Belitung, Muhtar Motong, Manager PT AMA, Indrawarman, Ketua Koperasi Plasma Kacang Butor Binaan PT AMA, Firuzah beserta wakilnya Suhardi.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlivi Syahrun, menilai PT AMA dapat dijadikan contoh bagi perusahaan perkebunan sawit lainnya karena dinilai berhasil menjalankan kewajiban plasma yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Saya memberikan apresiasi dalam konteks berpikir bijak dari PT AMA yang sudah memikirkan dimensi jangka panjang. Dampaknya sekarang benar-benar dirasakan masyarakat," kata Pahlivi.

Menurutnya, keberadaan kebun plasma tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu mengubah potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat menjadi hubungan yang lebih produktif.

Bahkan, kata dia, masyarakat memperoleh transfer pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola perkebunan sawit, memahami tata kelola koperasi, hingga meningkatkan taraf hidup keluarga.

"Hari ini saya secara pribadi sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan PT AMA ini bisa kita jadikan benchmark untuk kontrol perusahaan yang betul-betul menerapkan apa yang dikehendaki negara," ujarnya.

Pahlivi mengatakan, pemerintah telah mengatur kewajiban pembangunan plasma melalui berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hingga Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 yang mewajibkan perusahaan perkebunan menyediakan plasma minimal 20 persen dari total luas areal yang diusahakan.

Selain itu, terdapat pula aturan dari Kementerian Pertanian serta surat edaran Kementerian ATR/BPN yang mendorong peningkatan porsi plasma hingga 30 persen saat perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).

"Jadi secara regulasi pemerintah betul-betul sudah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menikmati manfaat dari keberadaan kebun plasma ini," jelasnya.

Meski demikian, Pahlivi mengakui masih terdapat sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang belum menjalankan kewajiban plasma sesuai ketentuan.

Karena itu, DPRD Babel terus mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar membuka akses plasma bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung daerah pemilihan Belitung, Muhtar Motong, menilai keberadaan plasma telah menjadi motivasi sekaligus sumber optimisme bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menjadi penonton atas masuknya investasi, tetapi juga ikut merasakan manfaat ekonomi yang dihasilkan.