Anggota DPR WHF hingga Pakai Pelat Sipil Dampak Demo Ricuh

Ahmad Sahroni juga sebelumnya menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. 

Ia mengeklaim, pernyataan "orang tolol sedunia" yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. 

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni dikutip dari Kompas.com, Selasa (26/8/2025).   

“Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” imbuh dia. 

Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. 

Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. 

“Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis,” tutur Sahroni. 

“Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia. 

Adapun dua kali aksi demonstrasi yang terjadi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tepatnya pada 25 dan 28 Agustus 2025, berakhir dengan kericuhan yang cukup serius.

Massa tak hanya membakar spanduk dan kendaraan, tetapi juga merusak berbagai fasilitas.

Bahkan, mobil dinas berpelat yang diduga digunakan oleh pejabat atau anggota DPR menjadi sasaran kemarahan mereka.

Di sisi lain, barisan aparat bersenjata lengkap lengkap dengan kendaraan taktis pengurai massa memenuhi area dalam kompleks parlemen serta jalanan di sekitar gedung wakil rakyat.

Suasana menjadi sangat tegang.

Yang mencolok, di balik pagar tinggi Gedung DPR/MPR, tidak satu pun anggota DPR yang muncul menemui para pengunjuk rasa, baik pada aksi tanggal 25 maupun 28 Agustus 2025.

Aspirasi yang mereka suarakan dari luar gedung seolah hanya berhadapan dengan keheningan.