Kepercayaan

Ade Mayasanto, S.Pd., M.M.

Editor in Chief 
Bangka Pos/Pos Belitung

Presiden Prabowo Subianto memohon masyarakat Indonesia percaya kepada pemerintah dan DPR RI.

Rasa percaya itu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. 

Permohonan Prabowo Subianto mencuat seusai persamuhan konsultasi dengan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Konsultasi Prabowo berlangsung di tengah situasi demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia.

Sekira pukul 12.00 WIB, mereka yang hadir antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang didampingi Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid.

Ada pula Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Sementara Partai Demokrat diwakili Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekjen Demokrat Herman Khaeron.

Hadir pula ke Istana Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, dan Ketua DPR Puan Maharani serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. 

Ada hal lain yang dikemukakan Prabowo selain soal kepercayaan. Ia meminta masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai.

Prabowo juga menyebut, pimpinan parlemen akan mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa dan kelompok lain yang akan menyampaikan aspirasi. 

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menyampaikan bahwa para pemimpin DPR berencana mencabut kebijakan terkait tunjangan anggota DPR dan melakukan moratorium kunjungan luar negeri bagi para anggota DPR

Namun demikian, ihwal kepercayaan ini menarik untuk menjadi perhatian. Apalagi, situasi nasional dalam titik genting. Demo besar-besaran, ketegangan politik dan keresahan publik yang memuncak seusai tragedi Affan Kurniawan dan isu kenaikan tunjangan DPR. 

Pernyataan Prabowo ini mengingatkan kita ihwal legitimasi ala Max Webber.

Webber menyebut legitimasi merupakan kepercayaan kolektif bahwa otoritas yang dipegangnya layak ditaati.

Konsep legitimasi ala Max Webber ini juga menjadi pondasi penting dalam sosiologi politik modern. Sebab, Webber bukan hanya bicara soal kekuasaan.

Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan itu dianggap sah oleh mereka yang dikuasai.

Di sinilah kemudian, Prabowo terlihat tengah mencoba membangun legitimasi moral seusai demo besar-besaran di wilayah Indonesia.

Gagasan Prabowo soal kepercayaan juga mengingatkan tentang teori kepercayaan yang dikembangkan Francis Fukuyama.

Menurut Fukuyama, kepercayaan adalah bentuk modal sosial yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara produktif tanpa harus diawasi terus-menerus. 

Lihat saja, bagaimana Prabowo membangun strategi trust building. Mari tengok sekali lagi dari pernyataan sikapnya.

Pencabutan tunjangan DPR, sikap tegas menyelidiki kematian Affan dan menyuarakan empati terhadap rakyat kecil, merupakan bagian kecil dari gestur etis Prabowo. Hal ini diperkuat dengan rencana undangan terbuka, dialog dari hati ke hati antara parlemen dengan tokoh, ormas dan pihak lain.

Kendati demikian, yang mesti diperhatikan adalah ihwal ekspresi konflik structural pada unjuk rasa 2025 kali ini.

Ketidakpercayaan bukan hanya muncul dari ketimpangan ekonomi atau politik. Ada pula soal interaksi sosial dan perebutan ruang simbolik. Di sini kemudian ada perebutan narasi, emosi dan solidaritas publik.

Dan untuk perebutan tiga hal itu, banyak cerita yang hilir mudik. Hingga kemudian, demo yang sekedar untuk menyalurkan aspirasi berubah haluan. Dan hasilnya terlihat dalam sepekan terakhir. Kehebatan pribadi seorang tokoh, kekayaan yang melebihi rakyat kebanyakan, tak lagi membendung amarah masyarakat.

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto menyerukan masyarakat untuk mempercayai pemerintah dan DPR RI di tengah gelombang demonstrasi nasional pasca tragedi Affan Kurniawan dan isu kenaikan tunjangan DPR. 
• Dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik di Istana Negara, Prabowo menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara damai serta mengumumkan rencana pencabutan tunjangan DPR. 
• Langkah ini mencerminkan strategi trust building ala Max Weber dan Francis Fukuyama.