Purbaya Yudhi Sadewa Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat: Mereka Akan Sibuk Makan Enak Dibanding Demo

BANGKAPOS.COM -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang mencuat lewat gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025.

Gerakan tersebut dipicu oleh protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI serta sikap sejumlah anggota dewan yang dinilai kurang responsif terhadap kritik publik.

Adapun tenggat waktu pemenuhan tuntutan ditetapkan hingga 5 September 2025, dengan mengusung tema “Transparansi, Reformasi, Empati.”

Baca juga: Rekam Jejak Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Sebut Ferry Irwandi Lakukan Dugaan Tindak Pidana

Dari total 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, sektor ekonomi menjadi salah satu sorotan utama. Beberapa poin penting yang disuarakan meliputi:

Pemerintah diminta memastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
Mengambil langkah darurat untuk mencegah potensi PHK massal.
Memberikan perlindungan bagi buruh kontrak dari ketidakpastian kerja.
Membuka dialog terbuka dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.

Kendati baru dilantik sebagai menkeu, publik langsung menantikan bagaimana respons Purbaya menanggapi gerakan tersebut.

Lantas seperti apa tanggapannya?

Tanggapan Purbaya

Menurut Purbaya, gerakan itu bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.

Menurutnya, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Purbaya optimistis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional.

Untuk itu dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.

Meski begitu, ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan.

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," tambahnya.

Rekam jejak Purbaya Yudhi Sadewa

Dilansir dari Tribunnews, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet atau merombak Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

Reshuffle kabinet adalah suatu peristiwa di mana kepala pemerintahan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya.

Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964.

Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.

Dilansir laman resmi LPS, Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Purbaya lalu memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Sejumlah jabatan penting pernah diemban oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018-September 2020.

Ia juga pernah menjabat Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016-Mei 2018.

Selain itu, Purbaya sempat ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada November 2015-Juli 2016.

Pada April 2015-September 2015, Purbaya menjabat Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Jabatan selanjutnya yakni, Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010-2014.

Kemudian, dirinya juga pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional pada 2010-2014.

Setelah itu, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Juni 2016.

Ia lalu ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri pada 2016.

Pada 2015, Purbaya dipilih sebagai Anggota Indonesia Economic Forum.

Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya Yudhi Sadewa mempunyai karier sebagai berikut:

Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994);
Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005);
Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008);
Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013);
Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).

(Bangkapos.com/Tribun Jatim)