Profil Ria Norsan, Keluhkan Banyak Pihak Terlibat di MBG yang Bikin Pusing, Dananya Tak Sesuai

Ria Norsan menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) untuk anak sekolah di daerahnya.

Kompas.com
GUBERNUR KALBAR - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan baru-baru ini mengeluhkan keterlibatan banyak pihak bikin pelaksanaaan program Makan Bergizi (MBG) memusingkan. 

BANGKAPOS.COM -- Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan baru-baru ini membongkar keterlibatan Polri dan TNI di program Makan Bergizi (MBG).

Ia menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) untuk anak sekolah di daerahnya.

Menurut Norsan, program yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar itu justru menghadapi kendala serius di lapangan.

Salah satu masalah utama yang ia singgung adalah lemahnya koordinasi antar pihak terkait.

“Kemarin sudah saya sampaikan ke koordinator, saya pusing karena koordinator MBG ini kebanyakan. Ada dari umum, partai, TNI, dan kepolisian. Jadi bingung mau ke mana arahnya,” kata Norsan kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).

Ia menjelaskan, banyaknya pihak yang terlibat dalam program ini membuat alur koordinasi menjadi berbelit-belit dan tidak jelas.

Hal tersebut dinilai menghambat efektivitas pelaksanaan program, terutama ketika muncul kendala teknis di lapangan.

Norsan menyebut Pemprov Kalbar telah melakukan upaya dengan melobi pemerintah pusat agar menunjuk satu koordinator khusus MBG di wilayah Kalbar.

Dengan adanya koordinator tunggal, ia berharap penanganan masalah di lapangan bisa dilakukan lebih cepat dan terarah.

“Nanti kita minta semua koordinator itu dipanggil, lalu pusat menetapkan satu saja yang menjadi koordinator. Supaya program ini terkoordinasi dengan baik dan tidak saling menyalahkan,” ujar Norsan.

Dengan langkah tersebut, ia berharap pelaksanaan program MBG di Kalbar dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Sebut Dana MBG Disunat

Selain itu, Norsan menyampaikan adanya keluhan dari pihak penyedia makanan karena dana yang diterima tidak sesuai pagu awal Rp 15.000 per anak.

“Kadang yang sampai ke pemasak tinggal Rp 10.000. Untuk sewa dapur Rp 2.000 lagi, jadi bersihnya cuma Rp 8.000. Itu yang kasihan. Padahal harusnya Rp 15.000 jangan dipotong-potong, biarkan utuh ke pemasak,” ucap Norsan.

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan langsung.

Beberapa kali, ia turun meninjau dapur yang digunakan penyedia MBG.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved