Bisnis Tambang Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Dari Emas, Nikel, hingga Kontroversi Hukum

Kehadiran tambang dikhawatirkan memperparah krisis tersebut, mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber air alami.

Isu ini bahkan sampai ke telinga anggota DPR RI yang kini tengah menyelidiki lebih jauh dampak operasional PT Karya Wijaya.

Sorotan Publik dan Investigasi

Deretan perusahaan tambang yang terkait dengan Sherly Tjoanda menimbulkan banyak tanda tanya. Apalagi, statusnya sebagai gubernur semakin memperkuat persepsi publik mengenai adanya campur tangan politik dalam bisnis tambang.

Aktivis lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, hingga akademisi mendesak pemerintah pusat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin tambang yang dimiliki jaringan perusahaan Sherly.

Tidak hanya soal perizinan, isu lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang menyorot kiprah perusahaan-perusahaan tersebut.

Dari ancaman deforestasi, pencemaran air, hingga terganggunya sumber daya masyarakat, sederet permasalahan mencuat dan menjadi perhatian nasional.

Antara Kekayaan dan Kontroversi

Sherly Tjoanda memang dikenal sebagai salah satu pejabat daerah dengan kekayaan melimpah.

Deretan bisnis tambang yang digelutinya telah menjadikannya figur penting dalam industri pertambangan di Maluku Utara.

Namun, seiring dengan itu, kontroversi yang menyelimuti aktivitas tambang miliknya juga terus bergulir.

Banyak pihak menilai bahwa kekayaan Sherly yang fantastis tak lepas dari praktik bisnis yang rawan konflik kepentingan.

Apalagi, keterlibatannya di dunia politik membuat transparansi publik terhadap kekayaannya semakin terbatas.

Harta kekayaan Gubernur Maluku, Sherly Tjoanda

Mengutip e-LHKPN Senin (9/6/2025), Sherly Tjoanda diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 972.112.709.057.