Profil Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar Larang ASN Tampil Flexing, Segini Hartanya Nihil Utang

BANGKAPOS.COM - Profil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin disorot usai pernyataannya yang melarang keras Aparatur Sipil Negara (ASN) tampil flexing.

Larangan ini disampaikan saat apel pagi di Halaman Balai Kota Makassar, Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (15/9/2025).

Flexing merupakan istilah populer merujuk pada perilaku memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, atau pencapaian pribadi secara berlebihan, terutama di media sosial.

Baca juga: 3 Motif di Balik Dosen IPB Meilanie Buitenzorgy Sebut Wapres Gibran Tamat SD, Respons Kampus Begini

“Saya mengingatkan dan meminta seluruh jajaran Pemkot menjauhi perilaku pamer atau flexing, khususnya di media sosial,” kata Ketua DPD II Golkar Kota Makassar ini. 

Ia menilai setiap gerak dan ucapan ASN mencerminkan wajah pemerintah di mata masyarakat.

Munafri Arifuddin resmi dilantik menjadi Wali Kota Makassar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

Tercatat, Munafri Arifuddin mengikuti tiga kali kontestasi Pilkada Kota Makassar dalam enam tahun terakhir yang akhirnya mengantarkan menjadi Wali Kota Makassar 2025-2030. 

“Pelantikan ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah langkah awal kita bersama-sama untuk membuat sinergi yang sama. Kita harus menyatukan visi kita bersama, menghimpun segala kekuatan pola pikir yang kita miliki untuk bisa membangun kota Makassar yang kita cintai,” ujarnya dikutip dari laman Pemerintah Kota Makassar, Kamis (20/2/2024). 

Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Makassar 2024, pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) berhasil meraih kemenangan. 

Berdasarkan hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan MULIA memperoleh 319.112 suara, unggul jauh dari tiga pasangan calon lainnya. 

Baca juga: Sosok Meta Ayu Istri Arya Daru Dapat 3 Teror Usai Suami Tewas, Minta Tolong Presiden dan Kapolri

Pasangan ini didukung oleh Partai Golkar, Demokrat, Perindo, dan Hanura.

Lantas siapa sosok Munafri Arifuddin yang kini memimpin Kota Makassar?

Profil Munafri Arifuddin 

Munafri Arifuddin adalah politisi Partai Golkar yang terpilih sebagai Wali Kota Makassar dalam Pilkada 2024. 

Laki-laki yang akrab disapa Appi ini lahir di Majene, Sulawesi Selatan, pada 20 September 1975. 

Selain berkiprah di dunia politik, Munafri juga pernah memimpin Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM). 

Munafri menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Makassar dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin. 

Ia menikah dengan Melinda Aksa Mahmud, putri dari Aksa Mahmud yang menjabat sebagai CEO Bosowa Education. 

Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak.

Baca juga: Motif Briptu Rizka Tewaskan Brigadir Esco Posting Curhat Sebelum Suami Hilang: Cukup Badainya di Aku

Karier Munafri Arifuddin 

Sebelum aktif di dunia politik, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan milik mertuanya. 

Selain itu, ia juga memiliki pengalaman dalam dunia bisnis dan organisasi. 

Munafri pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Sulawesi Selatan pada periode 2007-2010. 

Kariernya di dunia sepak bola juga cukup menonjol. 

Pada tahun 2016, ia diangkat sebagai CEO PSM Makassar menggantikan Rully Habibie. 

Selain PSM Makassar, Munafri juga terlibat dalam manajemen sejumlah klub, seperti Hasanuddin FC dan Perseka Bosowa.

Baca juga: Fakta Baru Briptu Rizka Habisi Suaminya Brigadir Esco, Ayah Temukan Bercak Darah di Handuk Cucu

Perjalanan Politik Munafri Arifuddin 

Munafri Arifuddin sebelumnya mencalonkan diri sebagai Wali Kota Makassar dalam Pilkada 2018. 

Namun, upayanya saat itu tidak membuahkan hasil. Sebagai kader Partai Golkar, Munafri mendapat dukungan dari 10 partai politik yang menguasai 43 dari 50 kursi di DPRD Makassar. 

Lawannya, petahana Mohammad Ramdhan Pomanto, didiskualifikasi oleh KPUD Makassar karena kesalahan prosedur, sehingga Munafri maju sebagai calon tunggal. 

Meskipun demikian, ia tetap harus memperoleh lebih dari separuh suara karena adanya opsi kotak kosong. 

Dalam pemilihan tersebut, Munafri meraih 264.245 suara, sementara kotak kosong unggul dengan 300.795 suara. 

Setelah mengalami kekalahan, Munafri menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi, tetapi gugatannya ditolak dan keputusan KPUD tetap berlaku. 

Akibatnya, pemilihan ulang diadakan pada 2020, di mana Wali Kota Makassar ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur Sulawesi Selatan. 

Kekalahan Munafri ini menjadi catatan sejarah sebagai kemenangan pertama kotak kosong dalam Pilkada di Indonesia.

Pendidikan Munafri Arifuddin SD IKIP Makassar SMP Negeri 3 Makassar SMA Negeri 2 Makassar S1, Universitas Hasanuddin Jurusan Hukum.

Baca juga: Temuan 2 Benda Ayah Brigadir Esco, Curiga Jasad Disembunyikan di Rumah Usai Dibunuh Briptu Rizka

Harta Kekayaan Munafri Arifuddin 

Berdasarkan laporan LHKPN KPK, Munafri Arifuddin telah mencatatkan harta kekayaannya per 2 Juli 2024.

Jumlah harta kekayaannya senilai Rp 20.582.014.741 yang terdiri dari tanah dan bangunan, tanah, mobil, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya. 

Munafri Arifuddin tercatat tidak memiliki utang.

Dampak Flexing Diumbar di Media Sosial

Perilaku flexing dapat menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan publik.

Apalagi jika diumbar di media sosial.

Media sosial kerap jadi tempat flexing ialah Instagram, Facebook, TikTok bahkan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. 

ASN diminta tampil sederhana, menjunjung integritas, dan menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas.

“Mari jaga sikap sebagai aparatur pemerintah agar tetap rendah hati, bijak, dan fokus melayani masyarakat. Hindari hal-hal berlebihan seperti memamerkan sesuatu yang tidak seharusnya,” kata pria kelahiran Majene tahun 1975 itu. 

Munafri juga meminta ASN dewasa menyikapi kritik publik.

Sebagai pelayan masyarakat, ASN diminta tidak reaktif terhadap masukan atau perbedaan pendapat.

“Di ruang publik pasti ada masukan dan kritik. Jangan berlebihan dalam merespons. Bukan mencari siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana kita mampu berpikir dan memberi cara pandang untuk menyelesaikan persoalan,” kata alumni Fakultas Hukum dari Universitas Hasanuddin tahun 1999 ini. 

Ia menekankan pentingnya etika kerja dan profesionalisme.

Seluruh perangkat Pemkot harus bekerja lintas sektor sebagai satu kesatuan tim.

“Saya dipilih sebagai pemimpin kesatuan besar ini, dan tugas saya membentuk tim yang kuat, lengkap, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Munafri ingin Pemkot Makassar menjadi garda depan pelayanan publik yang profesional, aman, dan inovatif.

Etika aparatur, sinergi lintas sektor, serta kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci menjaga kondusivitas kota.

Arahan ini menjadi panduan bagi seluruh jajaran Pemkot untuk bekerja proaktif, mengutamakan kepentingan warga, dan menjaga nama baik pemerintahan.

Ia juga menyinggung pelantikan pejabat eselon II yang baru dilakukan.

Munafri berharap pejabat baru segera menunjukkan kinerja optimal dan berorientasi pada pelayanan.

“Saya ingin kemampuan inovasi, berpikir kreatif, dan membangun gagasan bisa muncul,” katanya.

“Terutama dalam merespons keluhan masyarakat dan melahirkan program yang bersinergi dengan warga di wilayah masing-masing,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengingatkan pejabat publik agar menjaga gaya hidup sederhana.

Ia meminta pejabat dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Jangan sampai ada flexing kemewahan. Baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan,” ujar Tito dalam Rakor Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025). 

(Bangkapos.com, TribunTimur.com, Kompas.com)