Profil Prasetyo Hadi Mensesneg Respons Pencabutan Kartu Pers Jurnalis, Sebut Prabowo Tak Terlibat

BANGKAPOS.COM -- Inilah rekam jejak Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang merespons soal insiden Biro Pers Istana mencabut kartu pers jurnalis.

Insiden kartu pers jurnalis istana milik Diana Valencia wartawan CNN jadi sorotan.

Pencabutan tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana.

Baca juga: Libur Nasional Bulan Oktober Ada atau Tidak? Cek di Kalender 2025 Berikut

Insidennya terjadi selepas agenda kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025).

Mensesneg RI Prasetyo Hadi kemudian memimpin audiensi bersama pemimpin redaksi CNN TV, Diana hingga Dewan Pers.

Yusuf mengatakan pihaknya berjanji tidak akan mengulangi kembali kejadian tersebut. 

Dia menyebut Biro Pers memahami tugas pers sehingga tidak akan terjadi lagi penarikan ID Istana milik wartawan.

"Kemudian juga kami memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jadi teman-teman yang bertugas di Istana kita memahami bahwa tidak akan terulang kembali kejadian ini. Dan Kepala Biro Pers dan Media juga telah menyesal begitu untuk menarik ID teman-teman," ujar Yusuf seusai audiensi di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/9/2025). 

Prasetyo Hadi memastikan kasus pencabutan kartu pers CNN Indonesia menjadi tanggung jawabnya, bukan Presiden Prabowo.

“Tidak (Presiden), cukup saya saja cukup,” kata Prasetyo di sekitar Rumah Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.

Ia menambahkan, pemerintah akan mencari jalan terbaik agar masalah ini tidak berlarut-larut.

“Ya kita cari jalan keluar terbaiklah,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pihak Biro Pers Media Istana (BPMI) sudah diminta membuka komunikasi agar ada penyelesaian yang baik.

“Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” jelasnya.

Profil Prasetyo Hadi

Berdasarkan laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi kemudian dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di DPR, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria. 

Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Mensesneg.

Presiden tunjuk Prasetyo Hadi sebagai jubir

Alasan Presiden Prabowo menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara terbaca.

Penujukan Jubir Presiden itu menimbulkan berbagai tafsir politik.

Termasuk soal efektivitas Presidential Communication Office (PCO) yang dinilai belum optimal dalam mengelola komunikasi publik pemerintahan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, secara institusional penunjukan Prasetyo menandakan adanya penguatan di dalam lingkaran Istana untuk menjembatani komunikasi antara Presiden dan masyarakat.

“Secara institusional, penunjukan Mensesneg menguatkan bahwa peran PCO sementara ini belum maksimal sehingga perlu diperkuat,” kata Agung saat dikonfirmasi, Sabtu (19/4/2025).

Selain itu, secara personal, Agung menilai figur Prasetyo Hadi lebih ideal.

Hadi memiliki kedekatan langsung dengan Presiden dan aktif di lapangan untuk merespons berbagai dinamika publik, termasuk gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah.

“Figur Prasetyo Hadi lebih pas karena intensif berada di lingkar terdekat Presiden Prabowo dan di saat yang sama ia rutin turun ke bawah merespons beragam dinamika publik yang terejawantah lewat gerakan-gerakan protes terhadap kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Agung, seorang juru bicara idealnya mampu menjembatani komunikasi antara elite dan masyarakat.

“Realitas ini penting dimiliki oleh seorang Jubir, agar ia tak terputus dengan realitas elite (Presiden) maupun publik (gerakan-gerakan protes), agar pesan yang disampaikan mampu menjawab aspirasi dan mewakili semua kepentingan secara proporsional dan profesional,” lanjut Agung.

Terkait anggapan bahwa langkah ini menjadi upaya menepikan peran Ketua PCO Hasan Nasbi yang selama ini dianggap banyak menuai kontroversi, Agung menyebut penunjukan jubir baru lebih sebagai peringatan keras dari Prabowo.

“Mungkin lebih ke peringatan keras Presiden Prabowo kepada PCO agar lebih persuasif, empatik, dan objektif dalam menjalankan tugas-tugas publiknya ke depan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi diminta untuk menjadi juru bicara Presiden.

Prasetyo Hadi mengaku dirinya diminta Presiden Prabowo Subianto untuk lebih aktif berbicara ke publik.

"Kita semua diharapkan menjadi juru bicara terutama kalau saya posisi sebagai mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo pada Kamis, (17/5/2025).

Ia mengatakan bahwa untuk menjadi juru bicara Presiden tidak perlu ada pelantikan resmi.

Ketika ditanya perbedaan antara perannya dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communications Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada yang substansial.

Menurutnya PCO akan terus menjalankan fungsi komunikasi publik.

"Tidak ada. Semua bareng, PCO tetap, nah kita juga tetap diminta untuk membantu,” katanya.

Prasetyo membantah bahwa penunjukannya sebagai juru bicara karena banyak komunikasi yang blunder mengenai kebijakan Presiden.

Penunjukan Jubir hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah.

"Nggak juga, nggak lah, ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki, bapak presiden sendiri secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki kira-kira begitu," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Tribun Timur/Serambinews)