Daftar 18 Gubernur Datangi Kemenkeu Protes Soal Pemangkasan Anggaran TKD, Termasuk Hidayat Arsani

BANGKAPOS.COM -- Inilah 18 gubernur yang protes ke Menteri Keuangan terkait pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

18 kepala daerah tersebut mendatangi Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Mereka protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran TKD yang dinilai membebani daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Evakuasi Korban Ponpes di Al Khoziny Sidoarjo Ditutup, Total 171 Korban: 104 Selamat, 67 Meninggal

Delapan belas gubernur tersebut termasuk Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani.

Siapa saja daftar 18 gubernur tersebut: 

1. Jawa Tengah – Ahmad Luthfi
2. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) – Sri Sultan Hamengkubuwana X
3. Jambi – Al Harris
4. Kalimantan Timur – Rudy Mas'ud
5. Kalimantan Utara – Zainal Paliwang
6. Bangka Belitung – Hidayat Arsani
7. Banten – Andra Soni
8. Kepulauan Riau – Ansar Ahmad
9. Sulawesi Tengah – Anwar Hafid
10. Sumatera Barat – Mahyeldi Ansharullah
11. Papua Pegunungan – John Tabo
12. Bengkulu – Helmi Hasan
13. Aceh – Muzakir Manaf
14. Sumatera Utara – Bobby Nasution
15. Lampung – Jihan Nurlela
16. Sulawesi Selatan – Andi Sudirman Sulaiman
17. Nusa Tenggara Barat (NTB) – Indah Dhamayanti Putri
18. Gubernur Maluku Utara - Sherly Tjoanda

Sherly Tjoanda jadi juru bicara

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewe bersama anggota para anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), bertemu langsung para pejabat tersebut.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi juru bicara pihak pejabat daerah dalam pertemuan tersebut. 

Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah (pemda) sepakat menolak kebijakan pemotongan dana yang dianggap terlalu besar dan berdampak luas terhadap program pembangunan.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar."

"Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly, dikutip  dari Kompas.com.

Menurut Sherly, banyak daerah kini kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” katanya.

Nada serupa juga disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menilai pemotongan TKD justru berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah.

“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.

Sementara Menkeu Purbaya menilai, reaksi keberatan itu wajar karena setiap daerah tentu menginginkan alokasi dana yang besar.