Tak Tegur Sapa dengan Luhut, Menkeu Purbaya Singgung Soal Kursi

BANGKAPOS.COM - Sosok Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jadi sorotan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025)..

Hal ini lantaran keduanya tak terlihat tegur sapa saat acara tersebut.

Banyak yang mengaitkan hal tersebut dikarenakan Menkeu Purbaya yang menolak keras rencana Luhut Binsar Pandjaitan agar proyek Family Office dibiayai APBN.

Menkeu Purbaya pun akhirnya mengungkap kondisi hubungannya dengan Luhut.

Ia menyebutkan dirinya dan Luhut tidak ada masalah.

“Tapi baik hubungan saya sama dia, enggak ada masalah,” ujarnya usai rapat, seolah ingin menegaskan bahwa tak ada bara yang menyala di antara dirinya dan Luhut.

Baca juga: Profil Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR Minta Tolong ke Menkeu Purbaya

Ia bahkan menjelaskan secara rinci situasi di ruang sidang saat itu, di mana Luhut duduk di samping Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan Airlangga terdapat Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

“Kan jauh berapa kursi, masa ‘Pak Luhut, Pak Luhut’ (gestur manggil dari jauh),” katanya sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana di tengah ramainya isu yang beredar.

Meski demikian, perbedaan pandangan keduanya dalam urusan ekonomi memang tak bisa dipungkiri, khususnya soal pengelolaan dana investasi negara dan proyek family office. 

Luhut diketahui mendorong agar pemerintah mengucurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun per tahun ke Indonesia Investment Authority (INA) langkah yang diyakininya bisa menjadi mesin penggerak ekonomi nasional bersama BPI Danantara.

Namun Purbaya, dengan prinsip kehati-hatian fiskal, memilih bersikap waspada. Ia menolak jika dana besar negara hanya akan berputar di instrumen pasif seperti obligasi.

“Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” ujarnya lantang di kantornya, Sabtu (18/10/2025), dikutip dari Antara.

Purbaya menegaskan, dana negara harus diarahkan ke sektor riil, ke bidang yang benar-benar menghasilkan produktivitas, bukan sekadar “memutar uang di atas kertas.”

Ia bahkan pernah mengkritik BPI Danantara karena dinilai terlalu bergantung pada investasi obligasi yang minim dampak ekonomi.

“INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund, bukan domestik saja,” tegasnya, menggambarkan visinya agar lembaga pengelola investasi negara benar-benar menjadi magnet modal asing yang produktif dan transparan.

Dari pernyataannya, satu hal menjadi jelas: Meski hubungan personal dengan Luhut diklaim baik-baik saja, perbedaan prinsip ekonomi antara keduanya nyata adanya.

Purbaya berdiri di sisi kehati-hatian fiskal dan efektivitas penggunaan dana publik, sementara Luhut berorientasi pada percepatan pertumbuhan melalui injeksi investasi besar.

Dua arus besar pemikiran ekonomi itu kini bertemu di satu persimpangan penting tempat di mana arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan akan benar-benar diuji.

Purbaya Ogah Danai Family Office Gagasan Luhut

Pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bikin heboh jagat ekonomi! 

Ia menolak keras rencana Luhut Binsar Pandjaitan agar proyek Family Office dibiayai APBN. 

Diketahui, family office, sebuah proyek yang akan dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali.

Family office adalah firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta untuk individu atau keluarga ultra-kaya (ultra high net worth individuals/UHNWI), yang bertujuan menarik investasi asing ke sektor riil Indonesia.

Adapun family office digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju (KIM) era Presiden RI ke-7Joko Widodo (Jokowi).

Luhut sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua DEN.

Purnawirawan TNI AD yang kini berusia 78 tahun itu pernah menyebut, pemerintah tengah mempercepat pembentukan family office agar dapat rampung pada akhir tahun 2025 ini, tetapi tetap masih menunggu keputusan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam tanggapannya, Purbaya mengaku tidak keberatan dengan pembentukan family office, tetapi ia juga menegaskan, tidak akan menganggarkan pembiayaan proyek tersebut dari APBN.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku, tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek family office.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun (family office, red) sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025), dilansir Tribun-Timur.com.

Purbaya mengaku, APBN difokuskan untuk mendanai program-program yang berdampak langsung terhadap perekonomian negara.

Jika DEN tetap ingin membangun family office, maka lembaga tersebut harus mencari sumber pendanaan lain selain APBN.

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor," kata Purbaya.

Purbaya menyebut dirinya tidak ingin terlibat dalam rencana pembentukan family office, tetapi berseloroh akan mendoakannya.

Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum memahami konsep family office.

"Enggak. Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah," tutur Purbaya.

"Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya," tandasnya. 

Purbaya Ingin Tarik Anggaran MBG Jika Tak Diserap Maksimal

Purbaya sebelumnya mengungkap akan menarik anggaran untuk program MBG jika tidak bisa diserap dengan maksimal.

Hal itu diungkap Purbaya dalam konferensi persnya di Kemenkeu, Jakarta, 19 September 2025.

“Kalau penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya.

Namun, hal ini bukan berarti Purbaya sama sekali tak memberikan bantuan pada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk penyerapan anggaran MBG ini.

Dia mengungkapkan bakal membentuk tim berisi tenaga manajemen dan keuangan dari Kemenkeu untuk membantu pengoptimalan anggaran.

“Kita coba bantu, termasuk kirim manajemen segala macam. Orang keuangan banyak kan, biar kerja lah,” ujarnya.

Lalu, pada Selasa (7/10/2025), Purbaya juga menegaskan akan tetap memangkas anggaran program MBG apabila ada dana yang tidak terserap. 

Pernyataan ini disampaikan Purbaya menanggapi permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya mengingatkan agar anggaran MBG tidak ditarik kembali.

“Tetap saya akan assess. Kalau akhir Oktober saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun enggak terpakai (anggaran MBG), ya saya ambil uangnya, Enggak ada bedanya kok. Enggak ada yang berubah, hanya itu aja,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta.

“Kalau enggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” imbuhnya.

Luhut Peringatkan Menkeu Purbaya 

Alasan Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas memperingatkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tak mengotak-atik anggaran Makan Bergizi Gratis alias MBG.

Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu, anggaran MBG saat ini sudah terserap dengan baik.

Maka, Menkeu Purbaya tak perlu mengkhawatirkan jika anggaran tak terserap dengan baik.

Makan Bergizi Gratis, itu adalah program pemerintah yang akan mulai dijalankan di Indonesia tahun 2025.

MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan dan kesehatan anak. Sasarannya adalah anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA sederajat), pesantren, hingga ibu hamil agar mendapatkan asupan makanan bergizi.

Adapun tujuannya yakni mengurangi angka stunting dan gizi buruk, meningkatkan konsentrasi belajar dan prestasi anak, dan membantu ekonomi rakyat, terutama petani dan nelayan, karena bahan pangan akan dipasok dari produk lokal.

Mekanismenya, setiap peserta didik akan mendapat makanan bergizi gratis sekali sehari di sekolah/pesantren.

Program MBG ini fokus pada pemenuhan gizi generasi muda supaya lebih sehat dan cerdas.

"Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," ujar Luhut setelah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jumat (3/10/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

Purbaya sebelumnya menegaskan akan memantau ketat penyerapan anggaran pada program MBG hingga akhir Oktober 2025, usai banyaknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah yang mencuri perhatian.

Apabila anggaran MBG tidak diserap dengan baik, Purbaya akan mengurangi jatah dana MBG tersebut. 

Sebaliknya, jika anggaran dana itu digunakan dengan optimal, maka Purbaya akan membuka peluang menambah dananya untuk mendukung program unggulan Prabowo tersebut agar berjalan lancar.

Anggaran MBG tahun 2025 diketahui sebesar Rp71 triliun hingga akhir tahun.

Namun, Purbaya berencana akan menambah anggaran MBG sebesar Rp28 triliun untuk mendukung fasilitas program.

Luhut pun mengingatkan kepada Dadan agar anggaran MBG yang sudah disiapkan oleh pemerintah tersebut digunakan dengan baik.

Dadan sendiri menyampaikan bahwa serapan dana MBG secara keseluruhan sudah mencapai Rp21,46 triliun hingga 3 Oktober 2025 ini.

"Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap."

"Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran," papar Luhut.

Jika nanti anggaran bisa benar-benar terserap, kata Luhut, hal itu juga bisa menggerakkan perekonomian Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Purbaya dalam berbagai kesempatan.

"Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi," ujarnya.

Luhut bahkan menyampaikan, berkat adanya program MBG ini juga ada sekitar 380 ribu lapangan kerja yang terserap.

Terbukanya lapangan kerja melalui program MBG ini, menurut Luhut, bisa membantu perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini.

"Saya nggak keliru lapangan kerja sudah 380 ribu yang terserap, jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini."

"Makan bergizi (MBG) ini saya kira memberikan salah satu apa peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini," ucapnya

(Tribunnews/Kompas)