Menkeu Purbaya Ogah Disuruh-suruh Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar Pastikan Tidak Ada Dana Mengendap

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya ditantang Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bongkar data soal dana mengendap di bank
• Tantangan Dedi Mulyadi direspon oleh Purbaya, ia ogah disuruh-suruh Gubernur Jabar tersebut
• Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada dana Rp 4,1 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito

BANGKAPOS.COM -- Tantangan Dedi Mulyadi soal APBD yang disebut mengendap dalam bentuk deposito di bank, ditanggapi Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ogah disuruh-suruh oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar data soal dana mengendap tersebut.

Baca juga: Balasan Menkeu Purbaya Ditantang Dedi Mulyadi Bongkar Data Dana Mengendap: Anak Buah Ngibulin Dia

Purbaya menegaskan, data yang ia sampaikan bersumber langsung dari Bank Indonesia (BI), bukan hasil perhitungan internal Kementerian Keuangan.

Ia menduga, Dedi menerima informasi yang kurang akurat dari bawahannya.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkap ada dana APBD yang mengendap di bank. Angkanya tak main-main, jumlahnya mencapai Rp 234 triliun.

Rinciannya terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun. 

Baca juga: Nasib Melda Safitri Dicerai Suami Jelang Pelantikan PPPK, BKPSDM Bereaksi, Bupati Diminta Bertindak

Dari jumlah itu, dana Pemprov Jabar yang mengendap disebut mencapai Rp 4,17 triliun. 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kemudian menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuktikan tudingan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat senilai Rp 4,17 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito. 

Ia menegaskan, tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan.

Menurut Dedi, tudingan bahwa semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di bank tidak berdasar. 

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Dedi Mulyadi Kunjungi BI, Tegaskan Tak Ada Dana Rp 4,1 Triliun

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada dana pemerintah provinsi yang disimpan dalam bentuk deposito, baik di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (Bank BJB) maupun di bank lain.

“Tidak ada, apalagi angkanya Rp 4,1 triliun, yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun,” ujar Dedi saat ditemui di kawasan Bank Indonesia (BI), Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, dana Rp 2,4 triliun tersebut tersimpan di rekening giro dan akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan penjelasan ini, Dedi berharap tidak ada lagi kecurigaan soal pengendapan dana daerah.

“Tidak ada lagi kecurigaan, khususnya Provinsi Jawa Barat menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk mendapatkan keuntungannya sehingga program pembangunannya terhambat, itu tidak ada,” katanya.

Menurut Dedi, Jawa Barat termasuk daerah dengan belanja terbaik berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.

Ia menyebut, per 30 September 2025, kas daerah Jawa Barat mencapai Rp 3,8 triliun. Angka itu turun menjadi sekitar Rp 2,4 triliun per 22 Oktober 2025.

Dana tersebut akan digunakan untuk membayar gaji pegawai, kontrak pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya hingga akhir tahun.

“Total pembayaran pada Desember nanti adalah Rp 10,5 triliun,” ujarnya. Dedi menambahkan, meski dana kas menurun, rasio belanja daerah justru meningkat.

“Sebagai contoh, dulu belanjanya hanya Rp 400 miliar, hari ini sampai Desember kami targetkan Rp 3,5 triliun,” kata dia.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan, BI menerima data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan seluruh kantor bank.

“Dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank,” ujarnya.

Ia menuturkan, data tersebut disampaikan berdasarkan posisi akhir bulan, kemudian diverifikasi dan dicek kelengkapannya oleh BI.

“Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mencatat total dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun.

Angka itu terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

Kementerian Keuangan juga merilis data serupa, menyebut dana Pemprov Jabar yang mengendap di bank mencapai Rp 4,17 triliun.

Dedi Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuktikan tudingan tersebut.

Ia menilai, tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja menahan anggaran di bank.

Menurutnya, anggapan bahwa semua daerah menimbun uang di perbankan tidak berdasar.

(Bangkapos.com/Kompas.com/TribunJabar.id)