Potret Gubernur Riau Kenakan Rompi Oranye, KPK Belum Umumkan Nasib Abdul Wahid Cs, Bakal Tersangka?

Ringkasan Berita:

• Potret terbaru Gubernur Riau, Abdul Wahid alias AW, beredar saat ia mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
• Rompi oranye khas KPK umumnya dipakai oleh seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
•  KPK belum secara resmi mengumumkan status hukum Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau.

BANGKAPOS.COM -- Potret terbaru Gubernur Riau, Abdul Wahid alias AW, beredar saat ia mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagaimana diketahui, rompi oranye khas KPK umumnya dipakai oleh seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025) sekitar pukul 13.50 WIB, tampak satu unit mobil tahanan tiba di lobi gedung tersebut.

Tak lama kemudian, Abdul Wahid keluar dari mobil itu dan digiring masuk ke dalam gedung oleh petugas KPK.

Gubernur Riau itu mengenakan kemeja putih yang dibalut rompi oranye bernomor 94. Ia tidak memberi komentar apa pun, hanya tersenyum tipis kepada awak media yang menunggu di lokasi.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum secara resmi mengumumkan status hukum Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau.

Sebelumnya, sumber Tribunnews.com menyebut bahwa KPK telah menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, bersama dua anak buahnya:

• Muhammad Arif Setiawan, Kepala Dinas PUPR Pemprov Riau
• Dani M Nursalam, Tenaga Ahli Gubernur Riau

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari OTT yang dilakukan sejak Senin (3/11/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa lembaganya telah merampungkan gelar perkara dan menetapkan sejumlah tersangka.

“Ekspose sudah selesai. Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).
Meski begitu, Budi menegaskan bahwa identitas lengkap para tersangka dan konstruksi perkara akan disampaikan dalam konferensi pers resmi siang ini.

Kasus ini diduga berkaitan dengan tindak pidana pemerasan atau ‘jatah preman’ (japrem), dengan modus permintaan jatah persentase tertentu dari penambahan anggaran di Dinas PUPR.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Abdul Wahid, Kadis PUPR Arif Setiawan, Sekretaris Dinas PUPR Ferry Yunanda, lima kepala UPT, serta dua orang kepercayaan gubernur: Tata Maulana dan Dani M Nursalam.

Selain itu, KPK juga menyita uang tunai senilai Rp1,6 miliar, terdiri atas rupiah, dolar AS, dan poundsterling.
Uang dalam bentuk rupiah diamankan di Riau, sementara mata uang asing ditemukan di salah satu rumah milik Abdul Wahid di Jakarta.

Penangkapan Abdul Wahid sempat diwarnai pengejaran, karena ia tidak berada di lokasi saat tim KPK pertama kali tiba.
Ia akhirnya ditangkap di sebuah kafe di Riau, sementara Dani M Nursalam menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (4/11/2025) petang.

Jika nantinya status tersangka Abdul Wahid diumumkan resmi, ia akan menjadi gubernur Riau keempat yang terjerat kasus korupsi, setelah Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun.

Rekam jejak Abdul Wahid

Abdul Wahid lahir pada 21 November 1980 di sebuah dusun bernama Anak Peria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Tak lama setelah kelahirannya, orangtuanya memindahkan keluarga ke Desa Sei Simbar, Kecamatan Kateman, yang masih berada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Wahid merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Masa kecilnya sempat diuji dengan kepergian sang ayah ketika Wahid berusia 10 tahun.

Pendidikan Awal dan Pesantren

Wahid menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Sei Simbar hingga lulus pada 1994, kemudian melanjutkan ke MTs Sei Simbar dan menamatkannya pada 1997.

Ia sempat melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Tembilahan, ibu kota kabupaten, sebelum akhirnya diajak kakak sepupunya untuk mondok di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, Lasi Tuo, Kecamatan Ampek Angkek Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Wahid kembali ke Riau dan melanjutkan kuliah S-1 di Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN SUSKA Riau (kini UIN SUSKA Riau).

Selama masa kuliah, ia mulai aktif di dunia politik dan menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang tetap menaungi karier politiknya hingga kini.

Awal Karier Politik

Sebelum menekuni politik secara penuh, Abdul Wahid pernah menjabat sebagai direktur salah satu perusahaan pada tahun 2002.

Tahun yang sama, ia resmi bergabung dengan PKB.
Ia memperkaya pengalaman berorganisasi dengan menjabat:

Wakil Sekretaris PC HMI (2002–2003),
Wakil Sekretaris DPW PKB Riau (2002–2004) dan kembali (2004–2009).
Pada 2009, Wahid berhasil melenggang ke DPRD Provinsi Riau dan ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Gabungan. Ia kembali terpilih pada Pemilu 2014, sekaligus menjadi Ketua Fraksi PKB DPRD Riau periode 2009–2014 dan 2014–2019.

Karier politiknya di PKB semakin menanjak ketika dipercaya menjadi Ketua DPW PKB Provinsi Riau (2011–2021 dan 2021–sekarang).

(Bangkapos.com/Tribunnews/Tribun Timur)