Rekam Jejak Mori Hanafi, Anggota DPR Protes Pembangunan Bendungan Era Jokowi, Sebut Rezim Jahat

BANGKAPOS.COM -- Rekam jejak Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi yang berani bongkar borok pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Mori Hanafi adalah Politikus NasDem.

Ia mengungkap borok pemerintahan Jokowi  saat rapat di DPR.

Baca juga: Biodata Tinandrose, Wanita Bercadar yang Dinikahi Fiki Naki, Konten Kreator dan Penulis Buku

Menurutnya ada sejumlah bendungan yang dibangun di era Jokowi tidak berfungsi.

"Terkait dengan bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu enggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Enggak fungsi, Pak. Enggak ada jaringan irigasinya," kata Mori,  saat rapat kerja Komisi V dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia bahkan tidak segan-segan menyebut rezim Jokowi jahat karena membangun bendungan berorientasi proyek semata.

Menurutnya tanah yang digunakan untuk membangun bendungan pun bermasalah.

"Pak, di Bendungan Tanjung yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit satu koma sekian triliun, Pak, ada dua bendungan, Pak, sampai sekarang enggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah."

"Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang, Pak, langsung, Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat."

"Menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rezim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan orang baru tahu urusan proyek, Pak. Itu, Pak, pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia enggak peduli itu barang enggak bisa dipakai, bisa kita bayangkan itu, Pak," tegas Mori.

Mori memaparkan kondisi bendungan yang dibangun di era Jokowi agar jangan diulangi pada era Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, ke depan, Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak. Karena bendungan ini, izin, Pak, saya sudah hitung ini, bendungan itu mahal Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis Rp 1,4 triliun hanya mengairi 2.250 hektar sawah.

Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu termasuk pengendalian banjir di situ, dua bisa masuk spam di situ, tiga bisa masuk perikanan di situ, empat bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri bisa Pak ada kenilaian ekonomisnya Pak."

"Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak? Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi," paparnya.

Rekam jejak Mori Hanafi

Mori Hanafi dikenal sebagai seorang pengusaha sekaligus politisi yang lahir di Jakarta pada 21 Juli 1972.

Sosoknya kini menempati kursi Komisi V DPR RI, komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan permukiman.

Karakternya yang vokal dalam isu-isu infrastruktur membuat namanya cukup mencuat di parlemen.

Pada Pemilihan Legislatif 2024, Mori berhasil melaju ke Senayan melalui Partai NasDem dari daerah pemilihan (dapil) NTB I, yang mencakup Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Bima.

Selain itu, ia juga dipercaya memimpin DPW NasDem NTB untuk periode 2025–2030.

Masa kecil dan remaja Mori dihabiskan di Jakarta. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Al Azhar Jakarta pada tahun 1977–1989.

Setelah lulus SMA, Mori melanjutkan studi S1 di Universitas Pancasila dengan konsentrasi Ekonomi. Gelar sarjana yang ia selesaikan pada tahun 1994 itu kemudian membawanya ke Australia untuk menempuh pendidikan S2.

Ia meraih gelar Master of Commerce dari University of Wollongong, New South Wales, pada periode 1994–1997.

Meski lahir dan besar di Ibu Kota, kiprah Mori justru berkembang di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketertarikannya pada dunia politik tidak lepas dari pengaruh ayahnya, Zainy Aroni, mantan PNS yang kemudian terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai Bupati Lombok Barat periode 2009–2015.

Zainy kemudian terjerat kasus korupsi dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram pada 13 Oktober 2025.

Karier politik Mori dimulai pada tahun 2008 ketika ia bergabung dengan Partai Gerindra. Dari partai itu, ia terpilih sebagai anggota DPRD NTB selama tiga periode berturut-turut.

Pada periode ketiganya, Mori turut dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB.

Pada 2023, Mori memutuskan berpindah ke Partai NasDem dan maju sebagai calon legislator DPR RI. Keputusan itu mengantarkan dirinya ke panggung nasional.

Kini, selain bertugas di Komisi V DPR RI, ia juga menjabat sebagai Ketua DPW NasDem NTB atas penunjukan langsung Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

(Bangkapos.com/Tribunnews/Tribun Jakarta)