Jumat, 24 April 2026

Harga BBM

Jusuf Kalla: Kenaikan Harga BBM Sulit Dihindari

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan penyesuaian harga BBM sulit dihindari karena kondisi keuangan negara defisit.

Editor: Fitriadi
Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra
PATROLI SPBU — Personil Polres Bangka dan Polsek jajaran saat patroli di sejumlah SPBU di Kabupaten Bangka, Selasa (31/3/2026). Polisi menghimbau masyarakat tidak panic buying. 

“Kita sudah hitung dua bulan lalu bahwa tidak mungkin keuangan negara tanpa menyesuaikan harga BBM,” jelasnya.

Menurut JK, usulan kenaikan BBM yang sempat ia sampaikan juga bukan bentuk paksaan kepada pemerintah.

Ia menilai, sebagai warga negara, dirinya berhak memberikan masukan berdasarkan pengalaman panjangnya di pemerintahan.

“Tidak, saya tidak paksa, usul. Semua warga negara Anda pun boleh mengusulkan apa pun ke pemerintah," tuturnya.

"Pemerintah ini pemerintah kita, apa yang salah kalau kita usulkan naik BBM yang ternyata sekarang naik BBM?” sambung dia.

Ia pun menegaskan tidak memiliki niat menjatuhkan pemerintah melalui pernyataan-pernyataannya tersebut.

Menurutnya, pandangan yang ia sampaikan semata sebagai bentuk tanggung jawab dan pengalaman selama puluhan tahun di pemerintahan.

“Saya tidak pernah mengatakan jatuhkan pemerintah, tidak pernah. Bahwa lima halaman, enam halaman kita berikan pandangan sebagai warga negara itu kewajiban, apalagi saya 20 tahun di pemerintahan,” tegas JK.

Dampak ke Daya Beli Masyarakat

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim, menanggapi kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku 18 April 2026.. 

Dia menilai, meskipun kebijakan tersebut terasa mendadak bagi masyarakat, dalam kondisi tertentu langkah tersebut memang sulit dihindari.

“Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” kata Rivqy kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kondisi riil sektor BBM nasional.

Menurutnya, transparansi terkait ketersediaan pasokan, beban subsidi, hingga tantangan distribusi akan membantu masyarakat memahami latar belakang kebijakan tersebut.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya,” ujarnya.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved