Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Halaman 45 46 Kurikulum Merdeka, Soal Esai Ayo Bereksplorasi

BANGKAPOS.COM -- Berikut kunci jawaban mata pelajaran PKN kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka.

Pada buku PKN kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka terdapat tugas yang termuat di halaman 45 46.

Tugas tersebut ada di Aktivitas 2.2 dan Aktivitas 2., berupa soal esai Ayo Bereksplorasi.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Halaman 57 58 Kurikulum Merdeka: Demokrasi Berdasarkan UU 1945

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus mengerjakan tugas secara mandiri terlebih dahulu.

Kunci jawaban yang tersedia pada artikel berikut ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi belajar siswa.

Selengkapnya, berikut ini kunci jawaban PKN kelas 11 SMA halaman 45 46 Kurikulum Merdeka.

Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 2.2

Buatlah infografik yang memuat tentang perbandingan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pra dan pascareformasi. Infografik dapat dibuat secara manual pada kertas karton, kertas hvs ukuran plano, atau dapat juga menggunakan bantuan aplikasi yang kalian kuasai. Infografik harus memuat lima indikator negara demokrasi berikut ini.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Halaman 28 29 Kurikulum Merdeka : Pemikiran Pendiri Bangsa Pancasila

1. Akuntabilitas
2. Rotasi kekuasaan
3. Pola rekrutmen politik
4. Pelaksanaan pemilu
5. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara

Contoh Materi Pembahasan Untuk Membuat Infografik:

Judul Infografik:

Perbandingan Demokrasi Indonesia: Pra dan Pascareformasi

1. Indikator Demokrasi : Akuntabilitas

Pra Reformasi (Orde Baru) : pemerintah cenderung tidak terbuka dan sulit dikritik: kontrol masyarakat sangat terbatas.
Pasca Reformasi (Sejak 1998) : pemerintah lebih terbuka; masyarakat, media dan lembaga independen dapat mengkritik dan mengawasi kebijakan.

2. Indikator Demokrasi :  Rotasi Kekuasaan

Pra Reformasi (Orde Baru) : Kekuasaan terpusat pada satu tokoh (Presiden Soeharto) dalam jangka waktu sangat lama (32 tahun).
Pasca Reformasi (Sejak 1998) : Ada pembatasan masa jabatan presiden (maksimal 2 periode); kekuasaan berpindah melalui pemilu yang teratur.

3. Indikator Demokrasi : Pola Rekrutmen Politik

Pra Reformasi (Orde Baru) : Cenderung tertutup; tokoh politik dipilih dari kalangan tertentu, banyak intervensi pemerintah.
Pasca Reformasi (Sejak 1998) : Lebih terbuka dan demokratis; siapa saja bisa mencalonkan diri melalui partai politik atau jalur independen.

4. Indikator Demokrasi : Pelaksanaan Pemilu

Pra Reformasi (Orde Baru) : Pemilu kurang jujur dan adil; partai dibatasi hanya 3; hasil pemilu sudah diarahkan.
Pasca Reformasi (Sejak 1998) : Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL) dengan banyak partai.

5. Indikator Demokrasi : Pemenuhan Hak Warga Negara

Pra Reformasi (Orde Baru) : Banyak pelanggaran HAM; kebebasan berpendapat dibatasi; media disensor.
Pasca Reformasi (Sejak 1998) : Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi lebih dijamin oleh undang-undang.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Halaman 77 78 Kurikulum Merdeka: Ide Pendiri Bangsa soal Konstitusi

Aktivitas 2.3

1. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945?

Jawaban :

Dasar hukum yang mengatur tentang amandemen UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 adalah Pasal 37 UUD 1945.

Melalui pasal ini, mayoritas anggota MPR diberikan kewenangan atau kehendak untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945.

Berdasarkan pasal tersebut, prosedur perubahan UUD 1945 diawali dengan adanya dukungan mayoritas dari anggota MPR. Usulan perubahan dapat dimasukkan dalam agenda sidang MPR jika minimal 1/3 anggotanya mengajukan permohonan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa anggota MPR tidak diperbolehkan mengusulkan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 serta bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945?

Jawaban :

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

Usulan perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Setiap usulan perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

3. Lembaga mana yang berwenang untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945?

Jawaban :

Lembaga mana yang berwenang untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945.yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keduanya memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengubah konstitusi negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Bagaimana pendapat kalian tentang adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945?

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Halaman 160 161 Kurikulum Merdeka: Sengketa Wilayah Blok Ambalat

Jawaban :

Menurut saya, pelaksanaan amandemen UUD NRI Tahun 1945 bukanlah persoalan mudah.

Namun, dengan adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 diharapkan sistem pemerintahan dijalankan lebih demokratis dan mementingkan kepentingan bersama, bangsa dan negara dan bukan kepentingan kelompok, partai ataupun pejabat itu sendiri.

Rakyat perlu lebih kritis dan cerdas untuk menanggapi amandemen UUD NRI Tahun 1945 sehingga penyelewengan pasal-pasal yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan rakyat dapat dihindari.

*) Disclaimer:

Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Bangkapos.com)