Begini Reaksi Ahok dan Djarot Saat Ditanya tentang Rencana Hak Angket
Ahok menolak menjawab pernyataan terkait sikap empat fraksi di DPR RI yang sepakat menggulirkan hak angket.
lihat foto
BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok langsung mengangkat telapak tangannya kepada wartawan dan menolak menjawab pernyataan terkait sikap empat fraksi di DPR RI yang sepakat menggulirkan hak angket.
Empat fraksi di DPR RI itu mempertanyakan status Basuki alias Ahok yang kembali diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah menyelesaikan cuti kampanyenya. Di sisi lain, Ahok merupakan terdakwa kasus dugaan penodaan agama.
"Kamu tanya Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/2/2017) malam, sambil tergesa-gesa meninggalkan wartawan.
Baca: Sudah 93 Anggota DPR Dukung Pansus Ahok Gate
Hal senada juga diungkapkan pasangan Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Saat menjawab pertanyaan ini, Djarot memilih mempercepat langkahnya untuk meninggalkan wartawan.
"Nanti saya tanya pada mereka, bagaimana mekanismenya," kata Djarot singkat.
Baca: ACTA Gugat Jokowi karena Tak Berhentikan Ahok
Empat fraksi mengajukan hak angket terkait status Ahok yang kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Empat fraksi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca: Presiden Jokowi Tunggu Fatwa MA terkait Penonaktifan Ahok
Ahok yang kembali aktif sebagai Gubernur DKI dinilai cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal itu berbunyi:
1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
