Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Cari Dokumen TPF Kasus Munir

"TPF tulis surat saja ke Jokowi ini ada dokumen yang sudah dikirimkan tapi pemerintah belum mengumumkan. Jadi mohon bapak mengumumkan, kan selesai masalahnya. Bukan kalang kabut cari arsip," ucap dia.

Yusril menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mengumumkan dokumen tersebut saat ini ada di pemerintahan Jokowi. Ia menilai, SBY atau pun pejabat di masa SBY tidak perlu lagi ikut dalam masalah ini.

"Saya heran juga, tiap hari saya ditanya soal ini, padahal menseng yang sekarang ini enggak pernah ditanya," ucap Yusril.

Sebelumnya, Jokowi sudah memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk menelusuri keberadaan dokumen laporan TPF atas kematian Munir.

"Sehingga bisa ditelusuri lebih lanjut apakah ada novum (bukti baru) yang kemudian dapat ditindaklanjuti atau tidak," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Presiden, sebut Johan, juga menginginkan kasus kematian Munir tuntas. Dokumen laporan TPF tidak berada di Kementerian Sekretariat Negara.

Jaksa Agung juga mengaku tidak menyimpan dokumen itu. Padahal, Komisi Informasi Publik sudah memenangkan gugatan Kontras yang intinya meminta pemerintah untuk mengumumkan dokumen tersebut.

Tanya Hendropriyono

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan, tidak masuk akal jika dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhanMunir Said Thalib hilang.

Menurut politisi Partai Demokrat Benny, pihak yang terlibat dalam penelusuran kasus Munir saat ini justru menjadi orang dekat Presiden Joko Widodo, yakni AM Hendropriyono.

"Saat ini Hendro orang dekatnya Jokowi. Jadi kalau mau tanya itu (hasil penyelidikan) ya minta aja sama Hendropriyono, dia Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) waktu itu," kata Benny, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Benny menyayangkan langkah Jokowi yang justru menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu disampaikan Benny menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay.

Alex menyatakan Sekretariat Negara tidak pernah menerima laporan TPF Munir pada tahun 2005.

Menurut dia, berdasarkan pemberitaan media massa, laporan TPF kematian Munir itu dipegang oleh Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.