Dahlan Iskan: Mungkin Jaksa Agung Ingin Meraih Rekor Muri

BANGKAPOS.COM, SURABAYA - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menyindir Kejaksaan Agung (Kejagung) soal penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi kasus mobil listrik.

Menurut Dahlan, Kejagung ingin meraih rekor Museum Rekor Dunia-Indonesia (Muri) dalam menetapkan dirinya  sebagai tersangka lagi.

"Mungkin yang mulia jaksa agung ingin meraih rekor Muri, telah menetapkan mantan menteri BUMN sebagai tersangka tiga kali," katanya seusai sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pelepasan aset BUMD Jawa Timur di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (3/2/2017) sore.

Baca: Dahlan Iskan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan 16 Mobil Listrik

Terlebih, menurut Dahlan, perkara yang disangkakan kepada dirinya tidak ada kaitannya dengan sogok-menyogok, pemberian uang, suap, apalagi pengambilan uang yang melibatkan dirinya.

"Saya berprasangka baik saja, mungkin jaksa agung ingin memecahkan rekor MURI," kata dia.

Adapun Kejaksaan sudah tiga kali menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka.

Pada 2015, Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati DKI dalam kasus korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN senilai Rp 1,06 triliun.

Lalu pada 2016 dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelepasan aset BUMD Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha.

Perkara tersebut sampai saat ini masih berproses di pengadilan Tipikor Surabaya.

Baca: Bioskop Ini Memiliki Kasur Empuk Dicurigai Jadi Tempat Mesum

Akhir Januari lalu, sebuah surat perintah penyidikan (Sprindik) dari Kejagung dikirim ke Kejati Jatim.

Sprindik yang ditandatangani 26 Januari 2017 itu terkait dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil jenis electric microbus dan electric executive bus pada PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan PT Pertamina (persero).

Nama tersangka dalam sprindik tersebut tertulis Dahlan Iskan.

Jaksa Agung Sebut Tidak Ada Kriminalisasi

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait kasus korupsi pengadaan mobil listrik, sesuai dakwaan primer putusan Mahkamah Agung (MA).

Penetapan dakwaan primer, atas kasasi Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi.

Baca: Rizieq Tidak Akan Datang pada Pemeriksaan 7 Februari sebagai Tersangka

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan kembali dalam dakwaan primer putusan kasasi tersebut, Dasep dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil listrik bersama Dahlan.

"Putusan Mahkamah Agung menyatakan Dasep Ahmadi terbukti melakukan korupsi bersama-sama, sesuai dakwaan primer. Kalau kalian baca dakwaan primernya, Dasep Ahmadi itu bersama Dahlan Iskan," kata Prasetyo, Jumat (3/2/2017) kemarin.

Prasetyo menegaskan, tidak ada upaya kriminalisasi atau mempolitisir atas penetapan tersangka terhadap Dahlan Iskan.

Baca: Pipik Dian Irawati Akhirnya Blak-blakan Soal Kabar Menikah Lagi

Penetapan tersangka Dahlan Iskan di kasus korupsi mobil listrik, murni penegakan hukum.

"Kejaksaan tidak ada urusan apa-apa dengan DI (Dahlan Iskan). Tadinya dia menteri yang baik, jujur. Sederhana, tulus, termasuk kasus di Jatim. Panca Wira Usaha juga seperti itu. Biarlah semuanya diceritakan oleh yang bersangkutan," ujar Prasetyo.

Praktisi Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengaku belum ditunjuk oleh Dahlan Iskan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan mobil listrik Kementerian BUMN.

Dia mengaku hanya mendapatkan kuasa terkait kasus penjualan aset PT PWU di Jawa Timur, yang sekarang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya.

"Setahu saya sampai hari ini Pak Dahlan belum menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi beliau dalam menangani perkara mobil listrik. Saya sendiri sebenarnya ditunjuk Pak Dahlan khusus untuk menangani kasus penjualan aset PT PWU di Jawa Timur," jelasnya.

Baca: Tukang Pijat Ketagihan Nikmati Tubuh PSK Pelajar

Dahlan Iskan, menurut Yusril hingga saat ini masih belum menerima sprindik dan surat panggilan resmi dari Penyidik Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai tersangka.

"Bagaimana beliau mau menunjuk penasehat hukum, wong Sprindik dan surat panggilan resminya untuk diperiksa saja belum beliau terima," tambahnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil listrik.

Penetapan Dahlan sebagai tersangka disertai penerbitan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Kamis (26/1/2017) lalu.

Hal ini dipastikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mohammad Rum.

"Iya. Jadi, benar Dahlan Iskan sudah tersangka, setelah surat perintah penyidikan khusus diterbitkan, 26 Januari lalu," ujar Rum.

Baca: Siswi Terlibat Prostitusi Online Tarifnya Rp 800 Ribu Sekali Kencan

Jaksa penyidik pada Jampidsus Kejagung mengungkapkan, Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana.

Dahlan Iskan diduga bersama-sama menyalahgunakan wewenang terkait proyek mobil listrik di Kementerian BUMN pada 2013 senilai Rp 32 miliar.

Penasihat hukum Dahlan Iskan, Pieter Talaway, mengaku belum mengetahui penetapan tersangka kliennya ini.

Ia juga mengaku belum ada panggilan pemeriksaan untuk Dahlan Iskan dengan status tersangka terkait kasus ini.

"Sampai saat ini belum ada panggilan sebagai tersangka. Mungkin saja Sprindik boleh dulu, dari situ baru ditetapkan tersangka," kata Pieter.

Baca: Orang yang Bangun Pagi Ternyata Lebih Bahagia

Kasus mobil listrik berawal dari permintaan Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor pengadaan 16 mobil listrik pada April 2013.

Mobil ini diadakan untuk mendukung kegiatan operasional Konferensi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada 7-8 Oktober 2013.

Tiga BUMN yang berpartisipasi adalah PT BRI (Persero) Tbk, PT PGN, dan PT Pertamina (Persero).

Tiga perusahaan pelat merah itu urunan dana lebih kurang Rp 32 miliar untuk pengadaan mobil listrik melalui perusahaan PT Sarimas Ahmadi Pratama yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN.

Namun, mobil listrik berjenis electric microbus dan electric executive bus itu yang dipesan tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan perjajian.

Baca: Firza Husein Mengaku Dipaksa Akui Chat Seks Bareng Rizieq

Dasep menggunakan mobil Toyota Alphard yang dimodifikasi dengan mesin listrik yang tidak layak dan tidak lolos sertifikasi Kementerian Perhubungan.

Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil listrik tersebut dengan kerugian negara Rp 28,9 miliar.

Sebelum penetapan tersangka mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka kepada Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi dan Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN, Agus Suherman, pada 25 Juni 2015.

Dasep Ahmadi adalah pimpinan perusahaan yang menggarap proyek mobil listrik.

Baca: Bioskop Ini Memiliki Kasur Empuk Dicurigai Jadi Tempat Mesum

Sementara, Agus Suherman diduga yang meminta atau memerintahkan tiga perusahaan BUMN untuk membiayai pengadaan mobil listrik serta menunjuk Dasep Ahmadi mengerjakan proyek tersebut.

Dasep Ahmadi telah dibawa ke pengadilan dan divonis terbukti bersalah. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 17,1 miliar.

Kejaksaan Agung mengajukan banding hingga kasasi atas putusan itu.

Sebab, Dasep Ahmadi dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi bersama-sama mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Padahal, dalam berkas dakwaan, nama Dahlan disebut turut merugikan keuangan negara.(Kompas.com)