TPP Provinsi Babel Naik Jadi Rp 280 Miliar, Amri: Tak Masuk Akal, DPRD Kecolongan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) heboh mendapati kabar mengenai anggaran untuk membayar TPP PNS menembus angka Rp 280 miliar.

Nominal anggaran ini dianggap terlalu besar jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengaku sangat terkejut mendapati angka pembayaran TPP yang fantastis.

Pasalnya, jika dibandingkan tahun lalu hanya berkisar Rp 60 miliar.

Baca: Maret Formasi CPNS Babel Keluar, Sahirman Ajukan 120 Formasi

"Pertama terkejut jumlahnya segitu (Rp 280 miliar-red), karena 2016 yang lalu TPP PNS hanya 60 miliar untuk seluruh PNS," kata Amri, Selasa (7/2).

Amri menyebutkan walaupun ada penambahan pegawai akibat pengalihan wewenang, jumlahnya paling besar Rp 120 miliar, atau tak sampi 50 persen dari nominal yang diberitakAn.

"Guru menengah masuk ke kita misalnya dua kali lipat saja, 60 miliar baru 120 miliar, oleh karenanya masuknya PNS guru ke provinsi tidak sampai segitu," bebernya.

Baca: PNS Babel Banyak Hutang, Pemerintah Keluarkan Rp 280 Miliar dari APBD Buat TPP

Saking tak percaya dengan jumlah tersebut, Amri meminta wartawan untuk menecek kembali anggaran itu.

Pasalnya, selama ini menurutnya belum pernah masuk pengajuan anggaran TPP ke DPRD.

Politisi PPP ini mengutarakan untuk 2017 tidak ada peningkatan jumlah penerimaan TPP untuk PNS. Hal ini lah yang membuatnya terkejut.

Baca: Begini Detik-detik Tanah Tambang Longsor Kubur Sumarno dan Lukai Tiga Rekannya

"Kita cek dulu keakuratan data, coba cek betul-betul apakah segitu anggarannya, sepengatuhan saya 60 miliar, 2017 tidak ada peningkatan perubahan untuk TPP, karen TPP wajib ke dewan, tidak ada susulan peningkatan ke kami, kalau tidak ada kenaikan berarti tetap 60 miliar," ungkap Amri.

DPRD kata Amri merasa kecolongan jika anggaran tersebut benar, karena dewan tidak pernah mensetujui anggaran tersebut.

Ia menganggap tidak ada yang beres mengenai anggaran tersebut.

Baca: Satpol PP Pangkalpinang Mau Perangi Tambang Ilegal, Baru Beraksi Sudah Bocor Duluan

"DPRD merasa kecolong, kalau diakui itu benar, kapan dewan menyetujui, tidak masuk akal, tahun kemarin 60 miliar. Ya terlalu besar, maka kita merasa tidak melaui proses dewan, bagaimana mungkin anggaran apbd kita 2,6 triliun, untuk gaji saja hampir 40 persen dan operasional PNS," sebut Amri.

Amri menegaskan untuk TPP harus benar-benar berdasarkan kinerj seorang PNS.

Tiap pegawai menurutnya harus ada perbedaan pedapatan karena berdasarkan kinerja.

"Untuk guru itu tidak semua mengikuti pola pns yang ada pns diprovins, karena guru ada uang sertifikasi. Pemberian tpp tidak wajib sebesar itu tapi berdarkan kinerja, kita minta memprofmat ulang berdasarkan beban kerja tdak boleh disamaratakan, kalau sama bukan menjadi pemicu bagi peningkatan kinerja pns," ujar Amri (L4).