Gabungan LSM dan Ormas Bersatu Tolak Hak Interpelasi DPRD Terhadap Gubernur Bangka Belitung

Ardam dari LSM GARPIS Babel menilai adanya hak interpelasi ini jika dinaikan terus ada indikasi penyelenggaraan pemerintahan di Pemprov Babel bisa macet.

Ia berharap pihak lembaga eksekutif dan legislatif di Babel saling berkoordinasi.

"Ketika berbicara kinerja memang belum genap satu tahun segala kekurangan itu ada. Intinya mari masyarakat di Bangka Belitung duduk satu meja rame-rame kita menuju ke pembangunan yang berkesinambungan. Jangan interpelasi ini dinaikkan terus takutnya memicu konflik horizontal. Jangan terjadi," saran Ardam.

Disampaikan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bangka Romadi Hamid aspirasi yang disampaikan LSM tersebut menyikapi perkembangan yang ada di Pemprov Babel.

Disisi lain DPRD Babel juga mengajukan hak interpelasi menilai kinerja Gubernur Babel namun ia menilai mekanisme ini berkembang lain.

Dikatakannya, bahwa LSM ini menyampaikan aspirasi dengan niat baik ingin agar DPRD tidak perlu berpikir pemakzulan gubernur, lebih baik dengar pendapat antara legislatif dan eksekutif dimana jika kebijakan tersebut ada kekeliruan bisa diperbaiki.

"Saat membangun Provinsi Bangka Belitung ini perlu adanya kesejukan dengan adanya kesejukan kita bisa mengundang investor untuk menanamkan investasi di daerah kita sehingga Bangka Belitung yang provinsi diperjuangkan dengan susah payah ini bisa membangun dengan baik," harap Romadi. (advertorial/chy)