Breaking News:

BW Yakin Bisa Menangkan Prabowo-Sandi Dengan Putusan MA Ini, Pakar Hukum Ungkap Hal Ini

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto tetao yakin pihaknya dapat mendiskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin

Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)-CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto/Pakar hukum tata negara, Juanda. BW Yakin Bisa Menangkan Prabowo-Sandi Dengan Putusan MA Ini, Pakar Hukum Ungkap Hal Ini 

“Dengan kondisi seperti itu cawapres 01 ini tidak layak menjadi cawapres karena masih menjabat represntasi kepantingan BUMN dari anak perusahan yang namanya BUMN dan itu melanggar pasal 27 huruf p UU  tahun 2017,” paparnya.

“Ini alasan untuk diskualifikasi yang pailng tegas,” tambahnya.

Sementara itu diwartakan Kompas.com, Pakar hukum tata negara, Juanda, mengatakan, dalil mendiskualifikasikan cawapres Ma'ruf Amin dalam permohonan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sulit diterima hakim Konstitusi.

Pasalnya, hal itu dinilai bukan ranah Mahkamah Konstitusi, masalah diskualifikasi seharusnya menjadi ranah penyelenggara pemilu, khusus Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Pakar hukum tata negara, Juanda, dalam sebuah diskusi, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).
Pakar hukum tata negara, Juanda, dalam sebuah diskusi, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019). ((CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com))

Seperti diketahui, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam salah satu gugatannya meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Alasannya, Ma'ruf memiliki posisi di dua bank syariah yang dianggap melanggar syarat pencalonan.

"Saya kira sangat sulit untuk diterima. Pertama bukan ranahnya MK untuk mendiskualifikasi," kata Juanda dalam diskusi bertajuk Mahkamah Keadilan untuk Rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

Juanda menjelaskan, jika saat pendaftaran di KPU Ma'ruf Amin tidak memenuhi syarat seharusnya sudah ditolak.

Tetapi, jika kemudian tidak memenuhi syarat dan diterima, berarti ada kesalahan dari KPU.

"Nah ketika itu dia (kuasa hukum BPN) tahu seharusnya dia menggugat KPU ke PTUN. Artinya keputusan penetapan dari KPU untuk Pak Ma'ruf ini ada kesalahan atau ada yang merugikan pasangan 02. Maka, ranah alamatnya bukan ke MK, tapi ke PTUN," terangnya.

Halaman
1234
Editor: Evan Saputra
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved