Tak Hanya Kaya Ikan, Tetapi Laut Natuna Punya Harta Karun di Dalam Laut, Pantas Jadi Rebutan
Ini setelah insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard terdeteksi masuk ke perairan Natuna secara ilegal.
lihat foto
Di sisi lain, meski Beijing juga merupakan anggota UNCLOS, negara itu tidak mengakui ZEE di Laut China Selatan.
Dalam peta Laut China Selatan yang diterbitkan China mengacu pada nine dash line, wilayah perairan China membentang luas ke Natuna, yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Tiongkok.
Wilayah yang masuk dalam nine dash line yakni melingkupi Kepulauan Paracel yang juga sama-sama diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga laut di Kepulauan Spatly dimana China bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunai Darussalam.
Panjangnya nine dash line China atas klaim hampir seluruh Laut China Selatan, membuat negara itu bersengketa secara tumpang tindih dengan wilayah ZEE negara-negara tetangga Indonesia.
Selain itu, dalam sengketa China negara negara-negara ASEAN, diputuskan dalam South China Sea Tribunal 2016 menyatakan bahwa China tak memiliki hak atas Laut China Selatan.
Soal Natuna, putusan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang tertuang dalam UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Prabowo Subianto Malah Melembek
Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Prabowo Subianto angkat bicara terkait masuknya kapal laut asing di perairan Laut Natuna Utara.
Prabowo Subianto menegaskan, akan akan menyelesaikan situasi panas ini dengan baik.
"Kami tentunya akan begini, kami masing-masing punya sikap. Kami nanti harus mencari solusi yang baik," kata Prabowo Subianto sebagaimana video ditayangkan melalui channel YouTube Kompas TV dan dikutip, Jumat (3/1/2020).
"Bagaimanapun China adalah negara sahabat," katanya.
Saat ditanya soal penambahan personel, Prabowo Subianto berseloroh untuk santai.
"Kita cool saja, santai," tuturnya.
Sikap tak tegas Prabowo Subianto disayangkan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ).
Juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo Subianto harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
