Breaking News:

Mahfud MD Tegaskan Napi Koruptor Tidak Akan Dibebaskan Karena Hidupnya Enak, Sel Tahanannya Luas

Ada kebijakan untuk membebaskan 30.000 napi umum, sebagai upaya melakukan physical distancing. Namun tidak untuk membebaskan napi korupsi.

Editor: fitriadi
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kehidupan narapidana yang berdesak-desakan di lembaga pemasyarakatan menimbulkan masalah di saat wabah virus corona merebak di Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya menanggulangi meluasnya penyebaran Covid-19.

Muncullah wacana membebaskan narapidana termasuk napi kasus korupsi demi mencegah penularan virus corona.

Awalnya wacana ini mempertimbangkan kapasitas yang berlebih di lembaga pemasyarakatan napi umum.

Sehingga, ada kebijakan untuk membebaskan 30.000 napi umum, sebagai upaya melakukan physical distancing. Namun tidak untuk membebaskan napi korupsi.

Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam),  Mahfud MD.

Cara Dapatkan Token Listrik Gratis, Buka www.pln.co.id atau Chat Via Whatsapp ke Nomor 08122-123-123

Mahfud MD membantah pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurutnya, Presiden Jokowi pernah menyebut tak akan melakukan perubahan pada PP tersebut.

Ia menegaskan, belum ada pembicaraan soal penggantian isi PP tersebut.

"Pada 2015 lalu, Pak Jokowi mengatakan tidak ada keinginan sama sekali untuk merevisi PP No 99 Tahun 2012 itu."

"Sampai sekarang sikap presiden tidak berubah, dan kami tidak pernah membicarakan itu," ujar Mahfud MD dalam Kompas Petang, Minggu (5/4/2020), dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV.

Ia mengatakan, awalnya wacana ini berdasarkan kapasitas yang berlebih di lembaga pemasyarakatan napi umum.

Sehingga, ada kebijakan untuk membebaskan 30.000 napi umum, sebagai upaya melakukan physical distancing.

"Yang jadi alasan kan over capacity, tapi itu tindak pidana umum sampai desak-desakan itu," katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved