Perdana Menteri Vanuatu Jadi Sorotan DPR Setelah Campuri Urusan Papua di Sidang Umum PBB

BANGKAPOS.COM - Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Azis Syamsuddin meminta agar Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman belajar tentang etika hubungan internasional.

Azis juga meminta Bob Loughman memahami dulu sejarah dan mengerti akan Papua secara mendalam agar tidak lagi mengulang kebiasaan ikut campur urusan Papua.

Menurut Azis, ucapan Bob Loughman mengenai masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.

Azis menilai PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik dan geostratgi Indonesia sebagaimana di atur dalam norma dan hukum Hubungan International.

"Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah clear serta dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 (XXIV). Fakta inilah yang perlu dihormati oleh Vanuatu maupun kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi keutuhan NKRI. Mungkin PM Vanuatu perlu belajar Ilmu Hubungan International sehingga memahami norma dan hukum secara benar," kata Azis kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

• Alasan Harga Janda Bolong Tembus Puluhan Juta Rupiah, Padahal Dulu Cuma Tanaman Pinggir Jalan

• Zodiak Besok Selasa 29 September 2020: Libra Waktunya Istirahat, Leo Persaingan Ketat

• Waspada Puting Beliung dan Banjir Bandang, Potensi Cuaca Ekstrem Pada September-Oktober di Indonesia

Politikus Partai Golkar itu merasa heran dengan Negara Vanuatu yang kerap melontarkan masalah Papua sejak tahun 2016 hingga sidang Umum PBB ke 75 tahun 2020 saat ini.

Azis mengatakan jangan sampai isu yang dilontarkan merupakan sebuah pesanan atau tidak berdasar yang akan berdampak pada Negara Vanuatu tersebut nantinya.

"Sudah jelas dalam PBB kita sepakat bahwa seluruh anggota PBB menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan Perdamaian Dunia. Vanuatu justru menghasut Dunia dan menyebarkan hoaks kepada dunia. Ada apa, apakah mereka Pro Separatis?," ujarnya.

Azis menekanan agar Vanuatu perlu belajar etika dari konsep ASEAN sehingga bisa menerapkan nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apa lagi menuduh sesama negara berdaulat.

Di saat yang sama Azis mengapresiasi tanggapan melalui hak jawab oleh Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu.

Sebagaimana diketahui Diplomat muda Indonesia memberi respon terhadap Perdana Menteri Vanuatu melalui hak jawab.

"Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma international. Saya mengapresiasi dan mendukung strategi dan langkah Kemlu dalam hal ini," pungkas Azis

• Meggy Wulandari Dinikahi Pengusaha Makasar, Kini Pamer Wajah Suami Baru, Lebih Ganteng dari Kiwil?

• Sosok Pendiri Google Larry Page dan Sergey Brin, Segini Total Kekayaan Mereka

• Jabatan Kapolsek Dicopot Gara-gara Tak Bubarkan Konser Dangdut Wakil Ketua DPRD Tegal

Kompori Soal Papua di Sidang Umum PBB

Aib Vanuatu dibongkar diplomat Indonesia dalam Sidang Umum PBB.

Negara Vanuatu diduga kuat mengompori dan mendukung aksi separatisme di Papua.

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan masih berlanjut hingga saat ini.

Bukannya mendapat simpati, Vanuatu malah dipermalukan dalam sidang.

Vanuatu diminta berkaca pada kesalahan dan aib diri sendiri tak perlu sibuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia yang selalu diulang hampir tiap tahun di forum PBB.

Apa aib Vanuatu yang dibongkar diplomat Indonesia?

Awalnya, Silvany Austin Pasaribu diplomat Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) yang dilontarkan negara Pasifik itu terhadap Indonesia.

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2020).

Diplomat perwakilan Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu. (Youtube PBB)
Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.

Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.

Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah.

Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.

“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.

Silvany balik meminta Vanuatu berkaca pada kekurangan diri sendiri.

Dalam jawabannya, Silvany juga mempertanyakan bagaimana Vanuatu, yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, justru “menceramahi” Indonesia mengenai isu HAM di Papua.

Dalam negeri Vanuatu sendiri masih isu-isu diskriminasi masih banyak terjadi dan dikeluhkan rakyat sendiri.

Sehingga miris bila Vanuatu sibuk urusi dalam negeri negara lain.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia.

Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujar diplomat yang kini bertugas sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi pada PTRI New York itu.

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan masih berlanjut hingga saat ini.

Menurut dia, dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.

Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia.

“Saya meminta pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik,” ujar dia.

Tahun lalu, Vanuatu juga menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua.

"Kami prihatin atas Pemerintah Indonesia yang menunda pemberian konfirmasi waktu untuk Komisioner HAM untuk mengunjungi Papua," kata Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Sumbue Antas pada 2019.

Diplomat Indonesia: Vanuatu Sangat Memalukan !

Diplomat Perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu mengatakan bahwa Vanuatu jangan campur persoalan Papua. Dia bahkan menyebut tindakan Vanuatu sangat memalukan.

“Sangat memalukan bahwa negara satu ini selalu memiliki obsesi berlebihan mengenai bagaimana Indonesia bertindak atau memerintah negaranya sendiri,” ujarnya di akun Youtube PBB saat berpidato, Minggu (27/9/2020).
Silvany mengaku bingung dengan sikap Vanuatu yang selalu berusaha mengajari negara lain, tanpa memahami prinsip fundamental dari Piagam PBB.

Menurutnya, dalam piagam tersebut sudah jelas bahwa setiap negara harus saling menghargai dan tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain.

“Setiap negara harus saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lainnya,” katanya.

Jika Vanuatu belum memahaminya, lanjut Silvany, jangan coba-coba menceramahi negara lain.

Dia juga mengatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi HAM. Setiap manusia pun memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Selain itu, Silvany mengungkapkan bahwa Indonesia turut serta dalam konvensi internasional untuk mengakhiri diskriminasi. Namun anehnya Vanuatu justru tidak ikut mendatangani.

Menurut Silvany, Vanuatu juga tidak menandatangani atau mengesahkan konvensi melawan penyiksaan atau segala tindakan tak berperikemanusiaan lainnya.

Silvany kembali menegaskan bahwa Vanuatu bukanlah repesentasi dari masyarakat Papua. “Kalian jangan berkhayal menjadi orang Papua,” tegasnya.

Dia menambahkan, Indonesia akan terus berjuang melawan usaha separatisme yang menggunakan HAM sebagai kedok. Apalagi, Papua dan Papua Barat sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak 1945.

“PBB dan komunitas global sudah mendukungnya sejak beberapa dekade lalu. Ini sudah final, permanen dan tak mungkin diubah," kata Silvany.

Diketahui, Vanuatu sendiri merupakan negara di Samudera Pasifik yang masyarakatnya juga merupakan etnis Melanesia seperti Papua. (*)

https://www.tribunnews.com/internasional/2020/09/28/vanuatu-suka-campuri-urusan-papua-dpr-perdana-menterinya-perlu-belajar-ilmu-hubungan-internasional

https://bangka.tribunnews.com/2020/09/28/kompori-soal-papua-di-sidang-umum-pbb-aib-vanuatu-dibongkar-diplomat-muda-indonesia?page=all