Data 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor, Dirut BPJS Kesehatan Diperiksa, Diduga Kuat Bocor Dari Sana

Sebelumnya, isu data penduduk Indonesia bocor ini mencuat setelah cuitan akun Twitter @ndagels, Rabu (20/5/2021) menjadi viral.

"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira - kira dari instansi mana?" tulis akun itu.

Dalam gambar yang diunggah, anggota forum dengan nama akun Kotz diduga menjual data penduduk Indonesia.

Akun tersebut menyebut telah menjual data yang berisi NIK, nomor telepon, nama, dan alamat.

Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia itu disebutkan 20 juta di antaranya memuat foto pribadi.

Akun Twitter @ndagels lalu me-retweet akun @Br_AM yang menyebut data pribadi yang dijual online itu bersumber dari BPJS Kesehatan.

Akun itu menyebut jika dataset yang diduga data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin.

Baca juga: Heboh Data 279 Penduduk Indonesia Bocor di Internet, Basreskrim Polri Lakukan Hal Ini

Analisis pakar

Sementara itu,  Pakar dan Praktisi IT Julyanto Sutandang menilai kebocoran database memang beberapa kali terjadi, seperti tahun lalu pada kasus Tokopedia dan beberapa market place lain.

Menurutnya kebocoran data bisa terjadi karena adanya pengabaian terhadap dua hal.

"Intinya, kebocoran data seringkali terjadi karena pengabaian 2 hal, yaitu pelaksanaan prosedur secara baik (compliance) dan attitude dari SDM yang melaksanakan dari top sampai bottom, dalam hal ini terkait integritasnya juga," ujar Julyanto, kepada wartawan, Sabtu (22/5/2021).

Julyanto menjelaskan proteksi terbesar keamanan data tidak jauh berbeda dengan proteksi secara umumnya, yaitu menitikberatkan pada prosedur dan pelaksanannya, termasuk didalamnya adalah trust yang didukung oleh integritas personalnya.

"Apabila prosedur tidak comply, tentunya akan terjadi masalah. Sementara trust sangat terkait erat dengan attitude yang menjalankan," jelasnya.

Dia menyebut dampak terburuk bagi kebanyakan orang adalah data tersebut digunakan sebagai bahan penipuan.

Sementara untuk organisasi yang mengalami kebocoran data, kemungkinan terburuk adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.