Apa Bedanya Heboh 'Louis Vuitton' DPRD Tanggerang dan Tunjangan Rumah dan Transportasi DPRD Babel

Politikus PPP membantah jika seluruh gaji pokok dan tunjangan itu seluruhnya untuk kepentingan pribadi, karena sebagian juga untuk membantu masyarakat.

"Walaupun kelihatan besar, bila dihitung persentase, kami pimpinan dan anggota DPRD, itu paling 30-40 persen yang masuk ke kantong dewan dan keluarga anggota DPRD. Sementara 60-70 persen itulah untuk partai, membantu dan masyarakat. Apalagi di tengah pandemi ini, Alhamdulilah bisa untuk membantu itu," kata Amri.

Dia tak memungkiri, dalam membantu masyarakat memang ada anggaran dana operasional pimpinan DPRD sejumlah Rp 6 Juta per bulan, tetapi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini tentu tak cukup mengakomodir untuk membantu masyarakat.

"Banyak juga masyarakat yang datang ke rumah kita atau ke kantor, kita tidak dilengkapi dengan belanja proposal, jadi seluruh pendapat itu lah untuk membantu masyarakat yang diajukan," kata Amri.

Menyikapi sorotan publik mengenai tunjangan transportasi dan perumahan ini, Amri Cahyadi membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai kalangan mengenai hal ini.

"Kami jujur sangat terbuka dan mengapresiasi seluruh masukan dari berbagai elemen yang masuk, pastinya ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan dalam kondisi ini. InsyaAllah besok kami akan rapat pimpinan DPRD menyikapi ini," kata Amri.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Pemprov Bangka Belitung, Fery Afriyanto, ketika dikonfirmasi Bangkapos.com enggan berkomentar banyak terkait kenaikan tunjangan tersebut. 

Menurutnya kenaikan tersebut karena  pertimbangan dan usulan dari DPRD.

"Bisa tanya pak sekretaris dewan. Pak Sekwan berdasarkan pertimbangan konsultan penilai yang mengusulkan," jelas Fery, Rabu (10/8/2021).

Dihubungi terpisah, Sekretaris DPRD Babel M Haris tak banyak berkomentar dan menyarankan agar mengkonfirmasi kepada pimpinan DPRD Bangka Belitung, Rabu (11/8/2021) siang.

Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi belum dapat memberikan komentar saat dihubungi bangkapos.com.

"Saya pelajari dulu pergubnya ya," kata Herman Suhadi.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman juga enggan berkomentar saat ditanyakan pertimbangan menyetujui kenaikan tunjangan para wakil rakyat itu di tengah kondisi ekonomi yang terimbas Pandemi Covid-19 ini.

Orang nomor satu di Bangka Belitung menyarankan untuk mengkonfirmasikan kepada Sekretaris Daerah Bangka Belitung.

"Tolong ke pak Sekda ya," kata Erzaldi dalam pesan singkat WhatsApp yang diterima Bangkapos.com.