Episode PPKM Masih Berlanjut

MENGINGATKAN saja, meski tak seheboh dua bulan lalu, atau sekitar bulan Juni atau Juli 2021, Covid-19 masih ada di sekitar kita.

Setiap hari, Satgas Covid-19 masih rajin mencatat angka-angka terkonfirmasi positif. Satgas juga masih telaten mengentri angka-angka kematian yang kebetulan dikaitkan dengan Covid-19.

Seperti kisah-kisah sebelumnya, jumlah kasus yang terus bertambah, yang bahkan kita sudah tak peduli lagi berapa angkanya adalah 'bahan dasar' dari kisah panjang Covid-19.

Sama juga dengan jumlah kematian yang terus dikaitkan dengan Covid-19, kita hanya akan melihat angkanya saja. Terkait dengan kematian, maka yang epik adalah angka-angkanya.
Untuk itulah agar angka-angka ini tetap menjadi bagian yang epik dari kisah besar ini, maka soal penyebab sesungguhnya tak perlu diulas tuntas.

Baca juga: Jika Pandemi Itu Nyata, Maka Cuti Bersama Akhir Tahun Harus Batal

Baca juga: Dari Jurus Nasi Kucing Hingga Keranda Mayat

Baca juga: Mengeja Tahun Pagebluk 2020

Tanpa sadar, kita telah menggunakan excel template yang sudah disiapkan secara global untuk mencatat dari setiap kasus kematian yang terjadi. Hasilnya, dengan sangat terstruktur, sistematis dan masif, kita bisa melihat bagaimana angka-angka kasus dan kematian ini bisa sangat rapi dan mudah kita akses.

Bagaimana dengan penyebab sebenarnya atas setiap kasus kematian yang terjadi? Sekali lagi, soal penyebab bukanlah bagian penting dari kisah yang sedang kita mainkan. Jika pun setiap kasus kematian hampir pasti ada komorbidnya, maka itu hanya menjadi catatan kecil di luar program excel yang sudah ada template-nya.

Tanpa sadar, kita juga mengikuti skenario yang sedang dimainkan tentang virus yang dikatakan berbahaya. Kita coba uji dengan sebuah pertanyaan sederhana tentang banyaknya orang terpapar Covid-19, namun hanya memunculkan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala.

Meski kita tahu bahwa kebanyakan kasus tidak memunculkan gejala dan orang yang terpapar baik-baik saja, maka kisah-kisah ini tak pernah mendapatkan panggung utama di tema pembicaraan kita.

Baca juga: Besok 6 September 2021 Berakhir, Satgas Covid-19 Ungkap Alasan PPKM Diperpanjang Lagi

Baca juga: Giliran GeNose yang Ingkar Janji

Lalu bagaimana dengan regulasi yang diambil pemerintah untuk menghadapi situasi ini? Pertanyaan soal ini sebaiknya kita buka kembali kamus di google yang memotret dengan jelas jejak-jejak kebijakan yang pernah diambil pemerintah kita menghadapi pandemi yang belakangan juga diplesetkan menjadi plandemi ini.

Covid-19 adalah sesuatu yang baru, untuk itu kita semua termasuk pemerintah juga sedang belajar untuk menghadapinya. Masih ingat dengan jurus nasi kucing ala Budi Karya Sumadi yang menjadi alasan Covid-19 tak akan masuk Indonesia?

Kita ingat betul di awal-awal Covid-19 pemerintah kita justru paling abai menyikapi ini. Celotehan pejabat publik kita bahkan ada yang mengatakan bahwa Covid-19 akan sulit masuk ke Indonesia lantaran perizinan yang sulit.

Kita semua tengah belajar dan kita semua tengah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Demikian juga dengan pemerintah kita yang juga mulai menyesuaikan diri dengan Covid-19. Apalagi, dalam proses belajar tersebut, banyak opportunity yang ditemukan dalam proses belajar.

Munculnya opportunity ini bisa kita lihat dengan munculnya kebijakan aneh. Kita tahu, anak-anak bangsa ini mampu membuat GeNose untuk mendeteksi Covid-19 dengan sangat mudah, simpel, murah, dan akurat. Selain itu, bangsa ini juga mampu melahirkan vaksin Nusantara namun kita lebih memberi ruang kepada vaksin asing atau antigen buatan luar negeri.

Baca juga: Menunggu Nasib GeNose C-19 yang Belum Kantongi Lisensi WHO

Kita tahu, politik anggaran kita saat berstatus tanggap darurat maka pengadaan tak perlu lelang dan disitulah opportunity bagi mereka. Karya anak negeri, kebanggaan atas hasil karya anak bangsa disingkirkan demi opportunity yang diperoleh dari celah status pandemi yang menjanjikan keuntungan pribadi.

Mungkin jika GeNose dan vaksin Nusantara mampu memberikan peluang bagi oknum-oknum pengambil kebijakan, nasib mereka tak seburuk saat ini. Namun karena dari sisi ekonomi, GeNose dan vaksin Nusantara tak sesuai dengan skema global, GeNose dan vaksin Nusantara hanya akan menjadi kisah sampingan yang cepat tamat.

Kembali kepada proses belajar menghadapi pandemi, kita masih ingat pemerintah melahirkan sejumlah kebijakan mulai dari PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PSBB Ketat, PSBB Transisi, yang kemudian pada Januari 2021 muncul istilah PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), PPKM Mikro, PPKM Darurat hingga yang terakhir adalah PPKM dengan ukuran level.

PSBB lahir pertama pada 10 April hingga 23 April 2020 yang berawal dari permintaan Pemprov DKI ke pemerintah pusat. PSBB berlanjut pada 24 April hingga 4 Juni 2020. Di era ini kita mengingat saat itu penerbangan komersial dihentikan. Di era PSBB 24 April hingga 4 Juni 2020 ini juga muncul larangan mudik.

PSBB berikutnya adalah periode 5 Juni hingga 10 September 2020 yang melahirkan wacana tes antibodi sebagai syarat penerbangan. PSBB era ini juga melahirkan wacana new normal di masyarakat kita.

Terkait jumlah kasus yang meningkat, PSBB Ketat akhirnya diberlakukan pada periode 14 September hingga 11 Oktober 2020, kemudian periode 12 Oktober 2020 hingga 11 Januari 2021 dan terakhir adalah PSBB periode 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Dari salah satu fase tersebut, yang muncul adalah kebijakan tes antigen menggantikan tes antibodi sebagai syarat penerbangan.

Era PPKM muncul pertama kali pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Kemudian pada 9 Februari hingga 28 Juni menggunakan istilah PPKM Mikro. Pada 3 Juli hingga 25 Juli muncul istilah baru yaitu PPKM Darurat an kemudian berlanjut lagi pada 26 Juli hingga 2 Agustus dengan PPKM menggunakan parameter level.

PPKM dengan parameter level ini berulang kali diperpanjang dengan variasinya hingga terakhir akan berakhir pada 6 September 2021.

Kita harus jujur, di era PPKM menggunakan level ini, pengetatan yang dilakukan begitu terasa hingga memunculkan gejolak di masyarakat. Gelombang penolakan terjadi di mana-mana seiring dengan terpuruknya beberapa sektor ekonomi di masyarakat.

Namun belajar dari sebelumnya, hampir pasti, kebijakan PPKM ini tampaknya masih akan berlanjut. Ini bisa jadi salah, namun ada melanjutkan program kebijakan PPKM dengan variasi menurunkan level akan membuat publik lupa bahwa kebijakan PPKM adalah kebijakan paling tidak populis yang pernah diambil pemerintah.

Melanjutkan kebijakan PPKM namun menurunkan levelnya dimungkinkan akan menjadi kebijakan terakhir dengan tajuk PPKM ini. Benar atau tidak dugaan ini, kita bisa segera menyimaknya tak lama lagi. (*)