Ngabalin Buka Suara soal Kriteria Calon Pengganti Panglima TNI, Harus Satu Chemistry dengan Presiden

BANGKAPOS.COM -- Akhir November 2021, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun.

Terkait akan hal itu, pihak istana dikabarkan bocorkan kriteria calon pengganti Panglima TNI.

Namun, informasi terkait nama calon pengganti Panglima TNI belum ditetapkan atau diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR RI.

Lantas, apa saja pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih calon pengganti Marsekal Hadi?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara terkait kriteria pemilihan calon pengganti Marsekal Hadi.

Baca juga: Cek NIK Kamu, Bantuan Rp 1 Juta Bisa Masuk ke Nasabah Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri, Ini Caranya

Baca juga: Heboh, Uang Koin Rp 500 Gambar Melati Dibeli Rp 400 Juta, Pria Ini Malah Berani Beli Harga Segini

Baca juga: Jasad Tuti dan Amalia Diangkat Setelah 45 Hari Dikubur, Polisi Temui Sosok Ini Sebelum Bongkar Makam

Menurutnya, selain calon yang kuat dalam penguasaan organisasi seperti kemampuan leadership dan manajemen, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Yakni, calon tersebut bisa sejalan dengan program-program yang telah dijalankan pemerintah.

"Untuk menentukan pimpinan tertinggi TNI ada hal yang memang harus dipertimbangkan selain TNI telah melaksanakan pengembangan organisasi, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi baik kemampuan manajemen, leadership dan lain-lain."

"Tetapi jangan lupa bahwa semua kebutuhan itu, baik dari sisi kebutuhan organisasi maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada di organisasi militer, tentu setidaknya dia akan bisa sejalan dengan program-program pemerintah," kata Ngabalin, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Minggu (3/10/2021).

Ngabalin menjelaskan, dukungan yang sejalan dari calon panglima TNI penting untuk mewujudkan postur organisasi yang seimbang.

"Kenapa begitu karena tidak lain dalam rangka untuk menunjukkan apa yang disebut postur organisasi."

"Chemistry yang dibangun oleh seorang pimpinan TNI tidak lain harus sejalan dengan yang menjadi konsen pimpinan negara dalam hal ini adalah Presiden," ungkap Ngabalin.

Baca juga: 5 Doa Minta Jodoh dan 6 Amalan Agar Segera Memperoleh Jodoh yang Diberkahi Allah SWT

• Ingat, WhatsApp Akan Berhenti Support Model Smartphone ini per 1 November, Ada iPhone Hingga Samsung

Baca juga: Gajinya Rp300 juta Per Bulan, Pria ini Malah Ditolak Mentah-mentah oleh Calon Mertua, Alasan Sepele

Di sisi lain, Ngabalin juga berharap, calon petinggi TNI mendatang bisa membangun kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga negara lain.

"Yang kedua adalah dalam sisi pengembangan organisasi, pimpinan tertinggi TNI juga harus bisa membangun kerjasama dengan seluruh komponen organisasi atau lembaga negara lain, dalam hal ini adalah kepolisian RI."

"Jadi dibutuhkan pimpinan tertinggi TNI yang memiliki kemampuan sinergi secara erat dalam pengembangan organisasi dan kebutuhan negara Indonesia. Itu poin yang menurut saya penting," jelas Ngabalin.

Nama Calon yang Berpeluang Jadi Panglima TNI

Di sisi lain, terkait calon Panglima TNI, muncul dua nama yang disebut-sebut berpeluang kuat dipilih Jokowi.

Dua nama itu yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Apabila merujuk tradisi, Panglima TNI dijabat secara bergilir dari tiga angkatan yang ada, yakni AD, AL, dan AU.

Sebelum Hadi yang berasal dari TNI AU, Panglima TNI dijabat Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD.

Baca juga: Detik-detik Jasad Tuti dan Amalia Diautopsi, Diangkat dari Kubur, Polisi Coba Ungkap Kasus Subang

Baca juga: Rodrigo Duterte Mundur dari Dunia Politik, Kini Buka Jalan bagi Putrinya Maju Pilpres Filipina

• Heroiknya Wanita ini, Loncat ke Sungai, Lalu Tarik-Tarikkan dengan Buaya Demi Nyawa Suami

Baca juga: Fitur Baru, Ini Cara Mudah Kirim Pesan WhatsApp ke Nomor Sendiri untuk Simpan Catatan

Dengan demikian, apabila berdasar giliran, maka Panglima TNI akan diisi dari TNI AL, yakni KSAL Laksamana Yudo Margono.

Namun, Presiden juga memiliki hak istimewa atau prerogatif untuk mengusulkan calon Panglima TNI.

Kata Istana soal Nama Calon Panglima TNI

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman memberikan tanggapan calon Panglima TNI yang akan dipilih Jokowi.

Menurut Fadjroel, pemilihan Panglima TNI merupakan prerogratif Presiden.

"Ini bagian dari hak prerogatif beliau. Jadi yang kita tahu, ada waktu di mana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya. Dan secara prosedural tentu ada penggantian. Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo," jelas Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (28/9/2021).

Terkait kapan surat Presiden tersebut akan dikirimkan, Fadjroel mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hal itu.

Ia meminta agar hal ini ditanyakan kembali ke Kementerian Sekretariat Negara.

Baca juga: Doa Pelebur Dosa, Baik Dosa Zina dan Dosa Lainnya, Termasuk 7 Cara Bertaubat dan Hijrah

• Begini Cara Menurunkan Berat Badan Hingga 4,5 Kg Dalam Waktu Seminggu

"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat Presiden tersebut. Dan menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," kata dia.

Meski demikian, ia menyampaikan Presiden akan menaati prosedur dan aturan yang berlaku dalam proses pergantian Panglima TNI.

"Selama ini Presiden kan selalu menaati apa yang kita sebut sebagai good governance. Jadi kalau Presiden selalu taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan berarti itu jalan proseduralnya."

"Jadi beliau pasti akan taat sesuai apa yang disampaikan melalui kewajibannya beliau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan," jelasnya.

(*/ Tribunnews.com)