SIAP-SIAP Isi Rekening PNS Berlimpah! Setelah TPP Cair Langsung 3 Bulan, Akan Masuk Transferan THR
PNS bakal mendapatkan transferan Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) langsung 3 bulan dan tak lama setelah itu segera akan mendapatkan THR.
Penulis: Dedy Qurniawan CC | Editor: Dedy Qurniawan
lihat foto
BANGKAPOS.COM - Setelah bermuram durja karena terlambat cair, isi rekening PNS tampaknya akan segera berlimpah.
Pasalnya, sudah ada persetujuan Kemendagri bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tiga bulan terakhir akan segera dibayar.
Ya, TPP PNS akan dibayar langsung 3 bulan.
Nah, isi rekening PNS ini akan semakin berlimpah karena tak lama setelah pencairan TPP itu, akan masuk juga transferan Tunjangan Hari Raya (THR).
Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
Baca juga: Nasib Honorer 2023, Diberhentikan karena Aturan, PNS Siap-siap Nyusul Ya!
Baca juga: PBB Cek Senjata Biologis di Ukraina, Tudingan Rusia Akhirnya Terjawab
Surat persetujuan diterbitkan Selasa (8/3/2022) dan diunggah di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Persetujuan Kemendagri gelombang pertama menjadi angin segar bagi ASN di daerah.
Artinya, pembayaran TPP atau sering disebut juga Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember 2021, Januari dan Februari 2022 sudah bisa dicairkan.
"Persetujuan yang dikeluarkan hari ini, merupakan persetujuan yang pertama, yang telah memenuhi syarat, baik yang sudah lolos validasi maupun yang sudah mendapat pertimbangan dari Kemenkeu," ungkap Fatoni.
"TPP merupakan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik atas tugas-tugas yang diembannya," ungkap Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/3/2022) malam.
Sementara untuk proses lebih lanjut, dijelaskan Fatoni, harus melalui permohonan persetujuan TPP yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cq. Ditjen Bina Keuda dan tembusan ke Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri.
Setelah itu baru kemudian Biro Ortala melakukan validasi penjabaran TPP dan Dokumen lainnya.
Persetujuan oleh Kemendagri diberikan, sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang TPP.
"Biro Ortala menyampaikan hasil validasi kepada Ditjen Keuangan Daerah, kemudian Ditjen keuda mengajukan pertimbangan persetujuan TPP kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.
Baru setelahnya Ditjen Keuda mengeluarkan surat persetujuan TPP ASN Pemda TA 2022 berdasarkan hasil validasi Biro Ortala Kemendagri, pertimbangan Kemenkeu dan hasil rapat pembahasan," urai Fatoni.
