Minyak Goreng Langka, Anggota DPR: Gimana Mau Buying, Minyak Gorengnya Nggak Ada, Apalagi Panic

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kelangkaan minyak goreng masih saja terjadi di pasaran.

Belakangan, aksi masyarakat antre beli minyak goreng berlebihan alias panic buying malah dituding jadi pemicu kelangkaan barang kebutuhan pokok itu.

Namun Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza menduga kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh aksi para pengusaha.

Menurutnya, pengusaha saat ini memilih untuk menjual minyak goreng ke luar negeri.

Kebijakan pemerintah soal harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng senilai Rp 14.000 per liter dinilai tidak memberi untung bagi para pengusaha.

Maka banyak pasokan untuk dalam negeri bocor di-ekspor yang harga jualnya jauh lebih tinggi.

"Ini pengusaha memang bandel. Pengusaha-pengusaha lebih suka ekspor," kata Faisol kepada Kompas.com, Sabtu (12/3/2022).

Baca juga: Inilah Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng, Kemendag Gandeng Polri Jamin Kelancaran Distribusi

Ia pun meminta perhatian serius dari pemerintah dan pihak berwajib mengenai masalah ini. Faisol mengatakan, pengusaha yang menyalahi aturan harus ditindak.

Komisi yang membidangi urusan perdagangan dan salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu berencana memanggil pengusaha-pengusaha minyak goreng untuk membahas soal kelangkaan ini.

"Kami akan panggil produsen dan distributor. Kemendag pasti kita juga panggil," ungkap politikus PKB itu.

Lebih lanjut, Faisol tidak setuju dengan spekulasi yang menyebut minyak goreng langka di pasaran akibat panic buying (beli dalam jumlah berlebihan) dari masyarakat.

"Gimana mau buying, minyak gorengnya nggak ada, apalagi panic," tukas Faisol.

Dugaan soal penyelundupan minyak goreng juga pernah disampaikan oleh Mendag Muhammad Luthfi menduga ada oknum-oknum.

Ia menilai ada oknum-oknum yang mempermainkan minyak goreng sehingga menyebabkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga murah.

Selain penyelundupan, Mendag menduga minyak goreng langka karena kebocoran. Pasokan yang seharusnya dijual umum, justru dijual untuk industri dengan harga tidak sesuai patokan pemerintah.