Kapolri Jenderal Listyo Sigit Perintahkan Seluruh Kapolda Segera Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya turun tangan mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran.

Kapolri menginstruksikan kepada seluruh Kapolda agar mulai sekarang hingga seminggu ke depan minyak goreng harus ada di pasar.

Listyo Sigit memerintahkan kepada seluruh Kapolda untuk memastikan dan memperketat pengawasan terhadap ketersediaan minyak goreng di daerah-daerah.

Ia menegaskan pengawasan terkait minyak goreng oleh jajaran Polri tersebut perlu dilakukan mulai dari produksi hingga distribusi.

“Nanti tolong dipastikan untuk dipantau. Polri memastikan produsen minyak goreng sudah memproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat," kata Listyo Sigit di Mabes Polri Jakarta, Senin (14/3/2022), dikutip dari KompasTV.

Baca juga: Temukan Fakta Minyak Goreng Benar-benar Langka, Jokowi Segera Ambil Keputusan

Kapolri menerangkan hal-hal yang perlu diwaspadai oleh jajaran Polri adalah potensi pelanggaran oleh pihak tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan komoditas minyak goreng.

Adapun potensi pelanggaran yang dimaksud, antara lain upaya oknum yang menahan distribusi stok minyak goreng ke pasaran.

Karena itu, Sigit memerintahkan kepada polisi di lapangan agar tidak sekadar memeriksa dokumen saja, melainkan juga memastikan produsen menjalankan kewajibannya mendistribusikan minyak goreng ke pasaran.

"Yang paling penting, harus dipastikan rekan-rekan mulai hari ini, besok, sampai dengan minggu depan, minyak goreng harus ada di lapangan. Baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Tolong betul-betul diawasi," ucap Sigit.

Kemudian, lanjut Sigit, potensi pelanggaran lain yang perlu diwaspadai anggota polisi ialah disparitas harga penjualan di pasar internasional.

Menurutnya, ada indikasi pelanggaran aliran minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang seharusnya disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga, namun digeser ke pasar industri karena adanya selisih harga cukup tinggi.

"Bagaimana kemudian stok yang ada akan diusahakan untuk ditahan atau mengambil margin dengan selisih harga. Ini juga tolong rekan-rekan nanti perhatikan," ujar Sigit.

Kapolri juga menginstruksikan seluruh kepala polisi satuan wilayah melakukan pengawasan ketat kepada produsen dan distributor.

Hal itu guna memastikan bahwa penyaluran minyak goreng dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.
Sigit mengatakan, seharusnya kebutuhan minyak curah dan minyak kemasan sudah ada jumlahnya masing-masing.

Baca juga: Dirapel 3 Bulan, TPP Akan Langsung Dikirim ke Rekening PNS, Ini Urutan Proses Pencairannya

Baca juga: Berjuang Keluar dari Zona Degradasi, Nasib Akhir Persipura Ditentukan Posisi Tim Satu Ini

Baca juga: Mbah Mijan Buka Suara Terkait Ritual Kendi di Acara IKN yang Dihadiri Presiden Jokowi

Mantan Kepala Bareskrim Polri itu juga meminta seluruh jajaran Polri di daerah melakukan pengawasan ketat di pelabuhan, jalur-jalur perbatasan, hingga jalur darat.

Dengan begitu, diharap dapat mencegah pelanggaran dari produsen yang mencoba bermain-main untuk mengekspor CPO dan turunannya secara diam-diam.

Hal ini terkait kebijakan Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, tentang kewajiban perusahaan yang melakukan ekspor CPO wajib menyelesaikan kebutuhan di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

"Pastikan cek dengan dinas perdagangan dan satgas untuk koordinasi terkait dengan adanya potensi barang dilarikan ke luar,” tutur Sigit.

“Karena itu, lakukan pengawasan proses distribusi di dalam maupun luar negeri melalui jalur-jalur yang digunakan."

Dia juga meminta ada pengawasan melekat dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga penyaluran, guna memastikan jaminan minyak goreng terdistribusi ke pasaran.

Dengan pengawasan ketat ini, kata Sigit, maka petugas dapat melakukan penegakan aturan, atau penegakan hukum bila diperlukan guna mencegah terjadinya kecurangan.

Upaya koordinasi juga perlu dilakukan anggota Polri di lapangan, termasuk satgas yang terlibat dalam pengawasan pangan.

"Tolong para kapolda libatkan juga rekan-rekan yang lain, selain satgas, untuk mengawasi pelabuhan, perbatasan, dan jalur distribusi lainnya,” kata Sigit.

“Sehingga, pengawasan Polri menjadi lebih kuat, karena Polri harus pastikan seluruh kebutuhan minyak goreng ada di lapangan.”

Baca juga: Waketum MUI Kritik Label Halal Indonesia: Cuma Cerminkan Satu Suku, Bukan Keindonesiaan!

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit memastikan tidak ada pihak distributor yang menahan stok minyak goreng.

Lutfi juga berharap Polri dapat mencegah adanya pengiriman minyak goreng yang tidak resmi ke luar negeri.

Guna memastikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat, Lutfi mengakui perlu kerja sama dengan sejumlah pihak.

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan jajaran Polri di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya sadar ini bukan hal yang mudah. Saya mohon bantuan untuk koordinasi sama-sama. Saya yakin ini harus kita sukseskan, kepentingan kita semua," ucap Mendag.

"Setidaknya jelang puasa atau Ramadan kita bisa khusyuk ibadah Ramadan dan sampai Lebaran aman, tenteram, dan semua terjangkau dan terkoordinasi dengan baik."

Jokowi Temukan Fakta Minyak Goreng Benar-benar Langka

Presiden Joko Widodo membuktikan langsung kelangkaan minyak goreng di pasaran.

Jokowi juga menemukan fakta bahwa pedagang pasar kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng.

Fakta lain yang mengejutkan Jokowi adalah minyak goreng dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca juga: Minyak Goreng Mahal dan Langka, Bolehkah Ganti Pakai Mentega? Ini Kata dr Feni Nugraha

Mengutip Kompas.com, hal itu ditemukan Jokowi saat mengecek ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan di Yogyakarta pada Minggu (13/3/2022) pagi.

Saat tiba di sebuah minimarket yang berada di Pasar Kembang, Yogyakarta, pada pukul 09.05 WIB, Jokowi langsung berjalan menuju tempat penjualan minyak goreng.

Namun, ketika itu tidak ada stok minyak goreng.

“Sejak kapan tidak ada?” tanya Jokowi dilansir dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi Blusukan Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Yogyakarta

“Baru tadi pagi, Pak,” jawab penjaga minimarket.

Jokowi pun menanyakan harga jual minyak goreng tersebut.

“Kalau yang dua literan itu Rp 28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp 14.000,” ucap penjaga minimarket.

Tak hanya menanyakan harga, Presiden juga ingin tahu tentang pengiriman minyak goreng tersebut.

“Tapi datang lagi kapan?” tanya Presiden.

“Enggak mesti, Pak,” ucap penjaga toko.

Selain mengunjungi toko swalayan, Jokowi juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta.

Di kedua pasar tersebut, Jokowi menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp 14.000 per liter hingga Rp 20.000 per liter.

Namun, tingginya harga minyak goreng juga tidak menjamin ketersediaan stok.

“Barang ada, tapi mahal ya,” ucap Jokowi mengomentari tingginya harga minyak goreng.

“Ada tapi lambat, Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi,” kata salah satu pedagang.

Baca juga: Produksi Kelapa Sawit Naik Tiap Tahun, Namun Minyak Goreng Tetap Langka

Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke para pedagang ataupun toko swalayan.

Kepala Negara tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim.

Hampir semua pedagang menjawab tidak tahu kapan akan ada pengiriman berikutnya.

“Ya enggak mesti, Pak, bisa tiga hari sekali,” ucap salah satu pedagang yang ditemui Jokowi.

Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Balikpapan menyebut bahwa pengecekan langsung yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu kelaziman ketika berada di daerah, termasuk soal minyak goreng.

"Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini," ujar Pramono.

Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Presiden segera memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat terkait minyak goreng tersebut.

Baca juga: Minyak Goreng Masih Langka, Pedagang Sulit Dapat Pasokan, APPSI Tagih Janji Pemerintah

Kepala Negara juga akan segera mengadakan rapat bersama jajarannya selepas acara di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini," jelasnya.

Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri.

"Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka, harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali," tegas Pramono. (KompasTV/Kompas.com)